Libatkan Akademisi Pemkot Tual Gelar Seminar Penguatan Justifikasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah

TUAL, MALUKUCHANNELONLINE.COM - Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan Pemerintahan Daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Desentralisasi dan tugas pembantuan secara Efektif dan Efisien.

Penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan Pemerintahan Daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Desentralisasi dan tugas pembantuan secara Efektif dan Efisien.

Meliputi lima hal pokok, yaitu Komitmen bersama, Kepemimpinan, Reformasi Peraturan, Reformasi Kelembagaan dan Pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah menurut PP Nomor 59 Tahun 2012 meliputi Ruang lingkup pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: 

01. Pengembangan Kapasitas Kebijakan.

02. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

03. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia.

Membangun komitmen seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan Kebijakan Daerah yang telah ditetapkan.

Penjelasan tersebut disampaikan, Prof. J. Nirahua saat mengisi acara Seminar Penguatan Justifikasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah yang digelar di Balai Kota Tual, Senin (14/11/2022).

Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tual, Ahmad Yani Renuat, S.Sos, M.Si ini juga diikuti oleh Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tual.

Selain itu, Profesor Nirahua juga menyoroti Ketimpangan Perencanaan yang selalu menitikberatkan pada Pembangunan didaratan, padahal Provinsi Maluku termasuk didalamnya Kota Tual luas daratannya hanya berkisar 30% Sementara Luas Lautnya justru lebih besar tetapi tidak dihitung oleh Pemerintah Pusat (Pempus).

"Ini yang bikin Pembangunan tidak merata di Kawasan Timur Indonesia," tutup Nirahua. (MCS)