Bukan Sekadar Usulan, Pemda Malteng Dorong Infrastruktur dan Pelayanan Publik Jadi Nyata
https://www.malukuchannelonline.com/2026/08/bukan-sekadar-usulan-pemda-malteng.html
Upaya tersebut dilakukan melalui Kunjungan Kerja (Kunker) Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir, SP, M.AP ke sejumlah instansi teknis di Maluku, Senin (10/08/2026).
Kunjungan tersebut menyasar sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan keimigrasian, perumahan dan kawasan permukiman, air bersih, sanitasi, pengelolaan sumber daya air hingga pembangunan jaringan irigasi.
Informasi itu disampaikan melalui siaran pers Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Malteng, Rahmat, SH, M.Si.
Sejumlah instansi yang menjadi bagian dari rangkaian koordinasi tersebut yakni, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Maluku, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
Dalam pertemuan dengan jajaran keimigrasian, Pemda Malteng mendorong penguatan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat diwilayah kepulauan. Karakter geografis di Malteng membuat mobilitas masyarakat tidak hanya bergantung pada jalur darat, tetapi juga transportasi laut antar pulau.
Karena itu, pelayanan keimigrasian dinilai perlu terus diperkuat guna mendukung mobilitas masyarakat, perkembangan pariwisata, investasi serta konektivitas antar wilayah. Kepulauan Banda menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian. Wilayah tersebut memiliki potensi pariwisata dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang sehingga membutuhkan dukungan tata kelola pelayanan publik yang responsif.
Pemda Malteng berharap sinergi dengan instansi keimigrasian dapat menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Pada sektor perumahan dan kawasan permukiman, koordinasi Pemda diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh serta peningkatan kualitas sanitasi.
Pada tahun 2026, Malteng memperoleh alokasi 1.612 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tersebar disejumlah kecamatan. Program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah dan lingkungan tempat tinggal.
Tidak berhenti pada 2026, Pemda Malteng juga telah mengusulkan tambahan 1.059 unit BSPS untuk tahun 2027. Pemda terus melakukan koordinasi agar dukungan program perumahan dapat diperluas dan menjangkau masyarakat yang masih membutuhkan hunian layak.
Langkah tersebut dinilai penting karena kebutuhan rumah layak tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal, tetapi juga kesehatan, keamanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Persoalan air bersih menjadi salah satu agenda penting dalam koordinasi Pemda Malteng dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan di Maluku.
Pembahasan mencakup dukungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Sekolah Rakyat, pembangunan reservoir dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta penguatan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Pemda juga memperhatikan kebutuhan infrastruktur dasar sebagai langkah menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan potensi dampak fenomena El Nino. Bagi Kabupaten Malteng sebagai daerah kepulauan, ketersediaan air bersih membutuhkan solusi jangka panjang, terutama bagi pulau-pulau kecil yang sangat bergantung pada kondisi sumber air lokal.
Khusus Kepulauan Banda, Pemda Malteng mendorong penguatan sumber air di Banda Besar sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2027, direncanakan dukungan penyediaan sumur bor di Banda Neira dan Banda Besar.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan air masyarakat sekaligus mengurangi kerentanan warga terhadap persoalan kekurangan air bersih. Ketersediaan air bersih juga menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan kegiatan ekonomi di Kepulauan Banda.
Koordinasi dengan BWS Maluku juga diarahkan pada percepatan pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur pendukung disektor pertanian. Sejumlah usulan Pemda Malteng telah mendapat tindaklanjut pada tahun 2026, diantaranya pembangunan jaringan irigasi di Seram Utara Seti dan Seram Utara Kobi, serta pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di kecamatan Amahai dan Teon Nila Serua (TNS).
Pembangunan jaringan irigasi diharapkan dapat memperkuat produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Malteng. Selain disektor pertanian, pembahasan juga mencakup kebutuhan penanganan talud di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, serta kebutuhan infrastruktur dikawasan pelabuhan dan Pasar Banda.
Perhatian pemerintah juga diarahkan ke Pulau Rhun dan Pulau Ay yang membutuhkan penguatan akses air bersih, terutama dalam menghadapi ancaman kekeringan yang dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil. Untuk tahun 2027, sejumlah program yang disiapkan BWS Maluku antara lain pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dan jaringan tersier. Selain itu, terdapat program Water Security for Small Island Development melalui pembangunan ABSAH di Pulau Rhun dan Pulau Ay.
Program tersebut diharapkan menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan air masyarakat diwilayah kepulauan. Kabag Prokopim
Setda Malteng, Rahmat, SH, M.Si menegaskan bahwa rangkaian Kunker tersebut bukan sekadar agenda koordinasi, tetapi merupakan bagian dari upaya Pemda memastikan berbagai kebutuhan strategis masyarakat mendapat dukungan Pemerintah Pusat (Pempus) dan instansi terkait.
"Yang ingin dibangun adalah koordinasi yang konkret dan berkelanjutan. Pemda menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi rill dilapangan, kemudian bersama instansi terkait mencari solusi dan memastikan program yang ada dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat" ungkap Rahmat.
Menurutnya, pembangunan di Malteng tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah. Kondisi geografis yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan membutuhkan kebijakan yang
menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah.
"Karakteristik di. Kabupaten Malteng sebagai daerah kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang tidak seragam, tetapi mempertimbangkan kondisi geografis, keterjangkauan pelayanan, kebutuhan masyarakat, serta potensi masing-masing wilayah," jelas Rahmat.
Kabag Prokopim menambahkan, pembangunan infrastruktur dasar tidak dapat dilihat secara terpisah. Ketersediaan air bersih berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Hunian layak berkaitan dengan kualitas hidup. Sanitasi berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan, sementara irigasi berkaitan dengan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
"Air bersih, hunian layak, sanitasi, irigasi, pelayanan publik hingga konektivitas merupakan bagian yang saling berkaitan. Karena itu, Pemda Malteng terus membangun kolaborasi lintas sektor agar pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang." ujar Rahmat.
Rangkaian koordinasi tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen Pemda Malteng untuk memperkuat hubungan kerja dengan Pempus dan seluruh pemangku kepentingan. Pemda berupaya memastikan berbagai kebutuhan masyarakat diwilayah daratan maupun kepulauan dapat disampaikan secara langsung kepada instansi teknis sehingga peluang dukungan program pembangunan dapat terus diperluas.
Dengan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemda Malteng berharap berbagai program pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Mulai dari penyediaan rumah layak, akses air bersih, sanitasi, irigasi hingga penguatan pelayanan publik dan konektivitas, seluruhnya diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemda membangun kabupaten Malteng yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan geografis, perubahan iklim, keterbatasan akses antar wilayah serta kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang. Dengan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, pembangunan diharapkan dapat bergerak lebih cepat, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Malteng, baik diwilayah daratan maupun pula-pulau kecil. (MC-JB)
