Masyarakat Menanti Gebrakan Dinas Dikbud Provinsi Maluku, Umumkan Hasil Audit Dana BOS SMA-SMK Se Maluku Tenggara

MALRA, MALUKUCHANNELONLINE.COM - Hal tersebut dikatakan oleh salah satu Tokoh Pemuda yang juga Pemerhati Pendidikan Maluku Tenggara, Bung Cornelius R. Menurutnya Sudah Tepat langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang telah membuat suatu Terobosan baru dalam Dunia Pendidikan Maluku yakni Pemecatan Kepala Sekolah SMA-SMK yang Terbukti menyalahgunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Baik Pusat maupun Daerah.

Untuk itu sebagai Warga Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Dirinya Mendesak agar langkah tersebut jangan hanya dilakukan di Kota Ambon Saja, kalau bisa merata di 11 Kabupaten/Kota Se Maluku agar menimbulkan efek Jera bagi Para Kepala Sekolah yang selama ini Bekerja hanya berorientasi ke Uang saja tanpa sedikitpun memikirkan Dunia Pendidikan Maluku yang Terpuruk sekian lama.

Terpisah, salah satu Orang Tua Siswa yang namanya enggan ditulis katakan bahwa, ada 2 orang anaknya yang bersekolah di SMAN 2 Malra dan SMAN 3 Malra akan tetapi setiap kali dirinya memdapat undangan untuk Rapat Komite pada kedua sekolah tersebut Dia Tak Pernah melihat Daftar Penggunaan Dana Bos dipajang di Kantor Sekolah, padahal saat ini seluruh Instansi Telah menerapkan asas Transparansi.

Dirinya mencurigai Kedua Sekolah tersebut sengaja Tidak Memajang Rencana Anggaran Belanja maupun Rincian Penggunaan Dana BOS karena Tak mau ada Orang lain yang akan mengkritik.

"Untuk itu melalui Media ini, Dirinya meminta agar Dinas Dikbud Maluku dapat mengumumkan kepada Masyarakat Hasil Audit Dana Bos pada Kedua Sekolah Tersebut," harapnya.
 
Seperti diketahui beberapa waktu lalu Pihak Dinas Dikbud Maluku Telah Mencopot Beberapa Kepala Sekolah SMA-SMK di Kota Ambon akibat penyalahgunaan Dana BOS, untuk itu Masyarakat Maluku Tenggara meminta agara sebagian Kewenangan Monitor dan Pengawasan Dana BOS oleh Dinas Dikbud Provinsi Maluku agar dilimpahkan kepada Cabang Dinas Dikmen dan Diksus di 10 Kabupaten/Kota sehingga memudahkan Pengawasan, apalagi disinyalir Banyak Kepala Sekolah di Kabupaten/Kota yang Luput dari Pengawasan Dinas Dikbud yang ada di Ibukota Provinsi. (MCS)