Pertahankan WTP Malteng, Kepsek Harus Transparan Soal Dana BOS

MASOHI, Malukuchannel.com - Guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Maluku Tengah, semua kepala sekolah baik SD maupun SMP di daerah ini harus transparan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Demikian permintaan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, SH dalam pertemuan dengan seluruh kepala sekolah dan bendahara tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Maluku Tengah bertempat di Gedung Mae Oku Masohi, Selasa Pekan Kemarin.

"Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan penggunaan dan pengelolaan dana BOS yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada seluruh sekolah di Indonesia tahun 2015, 2016 dan 2017, termasuk di daerah ini.

Seluruh jajaran Pendidikan dan Kebudayaan Malteng terutama Kepala UPTD dan Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP, harus serius melakukan penyelesaian rekomendasi hasil temuan BPK-RI,"pinta Tuasikal.

Hal ini perlu untuk diperhatikan serta dilaksanakan secara serius, karena tahun 2017 ini Pemda Malteng giat meningkatkan tata kelola pemerintahan berupa aspek administrasi maupun pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan, serta aspek pelayanan publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

"Tahun 2017 ini jatah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan dana BOS mencapai Rp. 60 Miliar lebih.

Tuasikal berharap, semua kepala sekolah dan bendahara harus transparan dan terbuka dalam penggunaan dana BOS, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (Mc-T)