BPS Maluku Gelar FGD Provinsi Maluku Dalam Angka 2017

Ambon, Maluku Channel.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Provinsi Maluku Dalam Angka 2017, dihadiri oleh 53 orang peserta berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi/Lembaga, Akademisi, bertempat di Aula BPS Maluku, Kamis (15/6/2017).

Kepala BPS provinsi Maluku Drs. Dumangar Hutauruk, M.Si dalam sambutannya mengatakan, perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan dan terkini yang bersumber dari berbagai OPD/Instansi/Lembaga.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Noomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana pasal 31 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan serta digunakan untuk berbagai riset/penelitian.

Menurutnya, penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain; data tersebar di instansi sektoral, kualitas data belum terjamin, inkonsistensi data serta adanya perubahan alur data sektoral sejak berlakunya otonomi daerah.

Khusus mengenai perubahan data sektoral telah mengakibatkan data sektoral di tingkat provinsi tidak lagi tersedia secara lengkap, karena pemerintah kabupaten/kota tidak berkewajiban memberikan data ke pemerintah provinsi seperti waktu era sebelumnya.

Berdasarkan PP Noomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan nomenklatur dan struktur organisasi baik di provinsi maupun kabupaten/kota sehingga pengumpulan data mengalami keterlambatan.

Dikatakan, berdasarkan permasalah tersebut, maka perlu diselenggarakan wadah komunikasi dan diskusi yaitu Focus Group Discussion (FGD) Provinsi Maluku Dalam Angka 2017.

FGD ini dilaksanakan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan dalam hal pengumpulan data sektoral yang terdapat dalam publikasi Provinsi Maluku Dalam Angka 2017, dan hingga kini data sektoral yang masuk dari SKPD/instansi baru sekitar 90 persen. (MC-G)