Program Sekolah Sehari Penuh Harus Dikaji Ulang Karena Belum Merata
https://www.malukuchannelonline.com/2016/08/program-sekolah-sehari-penuh-harus.html
"Sekolah sehari penuh atau full day school itu masih perlu dikaji ulang, ada banyak hak yang masih menjadi catatan yang kalau kita sikapi itu ide menarik tetapi belum bisa diterapkan di Indonesia," kata ketua komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Senin (15/8/2016).
Menurut dia, yang pertama adalah masalah fasilitas sekolah belum mendukung, dimana sekolah sehari penuh hanya bisa dilakukan kalau fasilitas sekolah sudah terpenuhi secara baik.
Untuk setiap sekolah swasta atau sekolah dengan fasilitas baik sudah bisa layak tetapi tidak untuk kebijakan secara nasional, karena sekolah di pelosok desa atau pulau-pulau dengan infrastruktur sangat terbatas itu sulit dapat berjalan.
Suhfi mengatakan, penyediaan sumber daya guru masih jauh dari memadai karena mereka harus menghabiskan waktu yang sangat lama di sekolah dan proses pembelajaran harus berjalan satu hari penuh .
Sehingga membutuhkan guru yang harus melaksanakan pendampingan dengan proses pembelajaran agar berjalan secara baik, sementara di banyak tempat masih terjadi keterbatasan tenaga guru, bahkan di pusat kota pun jumlah guru masih terbatas.
"Jangan-jangan mereka sekolah tetapi waktunya termakan habis di sana namun tidak ada manfaat apa-apa, sehingga harus ada perbaikan kurikulum, sebab kurikulum kita mengalami penyesuaian yang kadang-kadang tidak konsisten," ujarnya.
Sekarang masih terjadi semacam perubahan kurikulum yang berjalan dan belum ada evaluasi tetapi sudah diganti kurikulum berikutnya dengan kebijakan menteri yang baru.
"Saya kira full day school ini hanya akan mungkin terjadi ketika kurikulum kita sudah berjalan secara baik dan bisa dapat mengakomodasi proses pembelajaran satu hari penuh," jelas Suhfi.
Sebab sekolah itu harus nyaman dan tidak harus dengan school day full, karena perlunya daya dukung yang banyak dan harus dipastikan anak-anak merasa nyaman dengan program itu dan mereka tidak merasa tertekan karenanya.
Karena di banyak negara, bukan pada soal waktu jam pelajaran tetapi kualitas dari proses pembelajaran itu, dimana anak-anak harus nyaman.
Untuk itu Kemendikbud perlu melakukan kajian ulang atas idenya yang dinilai masih terlalu prematur dijadikan sebagai ide untuk diterapkan di Indonesia.
"Ide mendikbud ini hanya sebagai wacana untuk diresponi publik, jadi belum ada keseriusan karena beliau ingin memastikan keberadaan dikbud menjadi bagian dari diskusi dan salah satunya mendorong opini yang bisa mendapatkan sebuah model yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan di Indonesia," kata Suhfi.
Komisi D menyarankan sebaiknya pemenuhan dan peningkatan standarisasi pendidikan berbasis pada delapan standar mutu pendidikan karena ini masih jauh dari memadai termasuk di Maluku.
Menteri juga harus melakukan evaluasi terhadap program Guru Garis Depan (GGD) agar tidak ada kerugian yang dialami atau terjadi diskriminasi pada wilayah tertentu, jadi ada urusan yang jauh lebih strategis.
