Bupati Malteng Lantik KPN Iha dan KPN Itawaka Kecamatan Saparua Timur
https://www.malukuchannelonline.com/2020/03/bupati-malteng-lantik-kpn-iha-dan-kpn.html
Pada kesempatan ini pula Bupati Maluku tengah. Tuasikal Abua, dalam sambutannya mengucapkan bahwa atas Nama Pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah saya mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya pelantikan ini, karena merupakan manivestasi tata kelola pemerintahan khususnya menyangkut pemerintahan Negeri yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. sekaligus meneguhkan eksistensi Negeri Iha dan Negeri itawaka sebagai salah satu Negeri adat di Kabupaten Maluku Tengah.
"Menyikapi berbagai tuntutan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Negeri khususnya harapan dan tuntutan masyarakat yang semakin keras disuarakan dalam memberikan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih baik, maka sebagai Kepala Pemerintah Negeri, saudara-sudara mempunyai tanggung jawab besar dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Negeri," ungkapnya.
Tuasikal, menjelaskan bahwa untuk kepentingan itu maka melalui momentum yang berbahagia ini, saya hendak menyampaikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Kepala Pemerintah Negeri antara lain:
Pertama, perlu saya ingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab yang di emban mulai hari ini merupakan amanah suci yang nantinya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, Negeri, Pemerintah Daerah dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kedua, Perlu saya ingatkan pula, bahwa sebagaimana amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian telah di tindaklanjuti dengan di terbitkannya Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, maka Kepala Pemerintah Negeri selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan negeri diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan Negeri secara Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan disiplin anggaran.
Untuk itu, yang perlu menjadi perhatian khusus Kepala Pemerintah Negeri selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Negeri adalah sebagai berikut:
1. Dilarang untuk mengambil kebijakan anggaran diluar mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negeri yang telah di tetapkan.
2. Wajib melibatkan seluruh perangkat negeri selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Negeri atau PPKN sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Penggunaan keuangan Negeri harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memprioritaskan penggunaan dana Negeri untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disamping itu juga harus memperhatikan ketersediaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Pencegahan Stunting dan gizi buruk, penyelesaian masalah pajak bumi dan bangunan serta memperkuat peran perempuan melalui pemberdayaan PKK.
5. Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Biaya atau RAB pada batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Negeri agar menghindari upaya penggelembungan harga atau mark up.
6. Dalam hal kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di negeri agar dilakukan dengan mempedomani Peraturan Bupati Tentang pengadaan barang dan jasa di Negeri.
"Tuasikal, mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudara. Drs. Mohmmad Zain Amahoru dan Saudara Wilhellem Alexander Wattimena yang telah dilantik sebagai Kepala Pemerintah Negeri Iha dan Kepala Pemerintah Negeri Itawaka, Semoga kedepannya lewat karya pengabdian saudara, akan dapat menjadikan Negeri ini sebagai Negeri yang lebih maju, Berkembang dan Sejahtera. "Selamat Berbakti dan Mengabdi, semoga sukses selalu," tutupnya. (MCJ)
