Loading...

DPRD Maluku Minta Kemenhub Audit KMP Yang Dikelola BUMD

KMP. Marsela
AMBON, Malukuchannel.com - Komisi C DPRD Maluku meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan audit terhadap sejumlah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti KMP Marsela yang selama ini dikelola BUMD.

“Terhadap kapal motor penyeberangan kami minta untuk diaudit, termasuk juga KMP Marsela dan KMP Bobot Masiwang,” kata Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Selasa (21/05/2019).

Menurut dia, tujuan dilakukan audit adalah, karena dewan menginginkan upaya menyelamatkan uang negara lewat kapal motor tersebut yang selama ini diterlantarkan.

“Kita tidak bicara soal siapa yang korupsi di sini, tetapi kita minta untuk diaudit dan kemudian dikembalikan ke negara,” katanya.

Langkah ini diambil dalam rangka memberikan pelayanan lebih maksimal terhadap masyarakat dan tidak merugikan keuangan negara.

Terhadap sejumlah BUMD yang dianggap tidak sehat, kata Anos, pihaknya sudah mengusulkan agar KMP-KMP tersebut dikembalikan ke pihak Kemenhub untuk nantinya dikelola oleh ASDP namun, tetap melayani rute yang sudah ada.

“Mengenai KMP Sardinela, dalam waktu dekat kita juga akan mengundang UPTD yang mengelola kapal tersebut. Akan tetapi, undangan itu akan kami layangkan usai lebaran. Jadi kami berharap, UPTD bisa memerintahkan seluruh BUMD untuk menghadiri rapat tersebut,” kata Yeremias.

Dia menegaskan, seluruh keuangan negara harus bisa diselamatkan. “Kalau tidak tegas, maka rakyat akan demo kita di DPRD Provinsi Maluku, bukan demo ke Pemerintah Kabupaten seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Buru Selatan.

“Kami akan minta BPTD selektif benar, karena APBN yang dikucurkan sangat besar. Bayangkan saja, tahun 2018 kita kembalikan lebih kurang Rp30 miliar ke kas negara,” katanya. (TM/MC)
Daerah 7277632414653588344

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

IKLAN

ORGANISASI PROFESI

TRENDING TOPIC