Redam Ketegangan di Tananahu, PTPN I dan Pemerintah Negeri Dorong Ruang Dialog

MASOHI, MALUKU CHANNEL - Dinamika lapangan terkait pengelolaan lahan kembali bergulir di kawasan Tananahu, Maluku Tengah. Menyikapi ketegangan yang terjadi pada Senin (22/6/2026), PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 8 bersama Pemerintah Negeri dan Otoritas Adat Tananahu sepakat bergerak bersama untuk meredam situasi dan mengedepankan ruang dialog yang jernih demi menjaga kondusivitas wilayah.

Sebagai komitmen terhadap keterbukaan informasi yang berimbang, PTPN I bersama tokoh masyarakat setempat mengimbau semua pihak untuk mendudukkan perkara secara jernih dan objektif.

Perusahaan menjelaskan bahwa kehadiran tim PTPN I di lokasi tersebut merupakan bagian dari agenda operasional rutin di atas wilayah kerja perusahaan yang sah secara hukum, sekaligus bagian dari upaya mendukung program strategis nasional.

Namun, akibat situasi lapangan yang berkembang sangat dinamis, terjadi perbedaan pandangan yang memicu benturan fisik hingga mengakibatkan adanya korban luka, termasuk dari pihak internal PTPN I yang saat ini telah mendapatkan perawatan medis.

Benturan fisik di lapangan sempat pecah ketika tim operasional perusahaan melakukan aktivitas berkala di atas area kerja yang sah secara hukum. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari langkah awal program strategis nasional berupa hilirisasi komoditas kelapa dalam dan pala. Adanya perbedaan pandangan dalam tata kelola lahan ini memicu kesalahpahaman yang berujung pada kerugian materiil serta jatuhnya korban luka.

Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN I (Persero) Regional 8, Hamsah, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Menurutnya, benturan fisik telah merusak sejumlah fasilitas kerja perusahaan serta rumah dinas karyawan pimpinan di Unit Kebun Awaya.

"Kami sangat menyayangkan dinamika ini berujung pada kekerasan. Salah satu rekan kami, Asisten Kepala Kebun Awaya, Sdr. Chisberth F. Belseran, mengalami luka di kening dan saat ini telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Sahulau," ujar Hamsah. 

Ia menambahkan bahwa penanganan penertiban sosial sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwajib, seraya menegaskan pintu komunikasi tetap terbuka lebar.

Merespons situasi tersebut, Camat Teluk Elpaputih, Agnes Jeane Manuhutu, meminta warga di wilayahnya mulai dari Negeri Liang, Sahulau, Tananahu, hingga Waraka untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang simpang siur. 

"Kita harus melihat ke depan. Kehadiran proyek hilirisasi di wilayah kita ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga peluang usaha baru. Kita butuh kemajuan ekonomi ini agar daerah kita tidak tertinggal," ujarnya Agnes. 

"Aspirasi seharusnya disampaikan lewat musyawarah adat yang damai, bukan aksi emosional yang merugikan semua pihak. Benturan fisik ini harus menjadi yang terakhir. Kita hormati proses hukum yang kini berjalan di kepolisian," tegas Agnes.

Menutup penjelasan, Hamsah PTPN I (Persero) Regional 8 menegaskan komitmennya untuk selalu mengedepankan pendekatan humanis, ruang dialog, dan kerja sama erat dengan pemerintah daerah, tokoh adat, serta aparat penegak hukum demi terciptanya solusi yang adil, aman, dan damai bagi semua pihak. (TIM)