Butuh Kerja Keras Sukseskan Program KB di Maluku

AMBON, Malukuchannel.com - Gubernur Maluku, Said Assagaff, menegaskan, dibutuhkan kerja keras dan partisipasi berbagai komponen masyarakat untuk menyukseskan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di provinsi tersebut.

"Keberhasilan program KKBPK tidak semata-mata ditentukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tetapi dibutuhkan komitmen, kepedulian, partisipasi dan kerja sama dari seluruh pihak," katanya saat rapat telaah program KKBPK Provinsi Maluku serta penyerahan penyuluh KB (PKB) dan petugas lapangan KB, di Ambon, Rabu Pekan Kemarin.

Gubernur dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Frona Koedoeboen mengemukakan, para pemangku kepentingan serta mitra kerja pada seluruh tingkatan di Maluku ikut bertanggung jawab menyukseskan program KKBPK, dan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab penyuluh dan petugas lapangan KB.

Dia mengingatkan, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi Kepulauan berciri laut pulau, di mana luas daratan hanya sebesar 7,6 persen dan sisanya 92,4 persen merupakan lautan, menyebabkan rentang kendali sangat luas serta tingkat kesulitan relatif tinggi, terutama biaya transportasi mahal, terbatasnya tenaga, sarana dan prasarana serta biaya pelayanan yang tinggi.

Menurutnya, sejumlah persoalan keluarga berencana dan kependudukan yang perlu segera diselesaikan diantaranya masih tinggi dan bervariasinya angka kelahiran serta rendahnya angka pemakaian kontrasepsi.

Selain itu, rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja serta belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.

Berbagai persoalan yang dihadapi tersebut, tandas Gubernur menunjukkan bahwa tugas jajaran BKKBN Maluku beserta seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerjanya sangatlah berat, sehingga dibutuhkan kesamaan langkah untuk menentukan kebijakan strategis guna menukseskan program KKBPK.

Berbagai upaya yang dilakukan harus berpedoman dan diselaraskan dengan target sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) maupun rencana strategis (Renstra) BKKBN 2015 - 2019.

Dia menilai rapat telaah Program KKBPK Provinsi Maluku tahun 2017 harus menjadi momentum kebangkitan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di provinsi tersebut, terutama mengevaluasi capaian kinerja semester I tahun 2017 serta penajaman sasaran dan strategi penggarapan program semester II.

Gubernur juga berharap program KKBPK dapat menjadi salah satu program strategis untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Maluku yang masih sangat tinggi, secara bertahap, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hinga September 2016 masih mencapai 19,26 persen.

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Sanjoyo, mengatakan, alih kelola PKB dan PLKB dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah pusat berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dia berharap telaah program KKBPK Provinsi Maluku dapat merumuskan kebijakan dan strategi keluarga berencana serta mempersiapkan seluruh perangkat pendukung sesuai dengan alih kelola PKB dan PLKB dari status Aparat Sipil Negara (ASN) Pemda menjadi pegawai ASN BKKBN. (Mc-G)