Loading...

Laitupa Dorong Pinjaman Daerah Rp1,5 Triliun Demi Jawab Kebutuhan Infrastruktur Maluku, Dua Jembatan di Jazirah Jadi Prioritas

AMBON, MALUKU CHANNEL ONLINE - Anggota DPRD Provinsi Maluku, Wahid Laitupa, menegaskan bahwa rencana Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengambil pinjaman daerah sebesar kurang lebih Rp1,5 triliun merupakan langkah penting demi menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur masyarakat diseluruh wilayah Maluku. Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Selasa (25/11/2025).

Laitupa menjelaskan bahwa saat ini DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku tengah membahas APBD dengan nilai sekitar Rp2,4 triliun, yang mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah menyiapkan kebijakan strategis melalui pinjaman daerah untuk mempercepat pembangunan.

"Pinjaman ini bukan untuk anggota DPRD, bukan untuk kepentingan gubernur. Ini murni untuk menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah di Maluku," tegasnya.

Kebutuhan Mendesak: Jalan dan Jembatan, Menurut Laitupa, aspirasi paling mendesak datang dari masyarakat di Maluku Tenggara, Buru, Buru Selatan, SBB, SBT, Maluku Tengah, hingga seluruh kabupaten/kota lainnya. Mayoritas keluhan berada pada sektor infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan yang selama ini menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas hasil pertanian.

Dua Jembatan Prioritas diwilayah Jazirah, Sebagai putra Jazirah Leihitu, Laitupa secara khusus meminta agar dua jembatan vital diwilayah tersebut menjadi prioritas pembangunan, yaitu:
1. Jembatan Mamala – Morella.
2. Jembatan Negeri Ureng – Aselulu.

Kedua jembatan itu saat ini masih menggunakan konstruksi kayu dan sudah lama membutuhkan peningkatan menjadi jembatan permanen. Laitupa mendesak Dinas PUPR untuk segera menurunkan tenaga teknis guna melakukan kajian desain baru yang lebih efisien.

Ia menyebut, adanya perubahan alur air dibeberapa titik memungkinkan panjang jembatan dipersingkat sehingga biaya pembangunan dapat ditekan.

"Kalau awalnya direncanakan 30–40 miliar, saya yakin 10–15 miliar pun bisa selesai. Begitu juga Jembatan Mamala, dari rencana 60 miliar, saya kira 20 miliar cukup," jelasnya.

Laitupa juga menegaskan bahwa pinjaman daerah melalui PT. SMI merupakan instrumen keuangan yang sah dan lazim digunakan dalam tata kelola pemerintahan.

"Negara juga melakukan pinjaman setiap APBN. Rumah tangga saja kalau tidak ada uang, kita pinjam. Jadi ini hal biasa. Yang penting pinjaman digunakan sesuai kebutuhan rakyat," katanya.

Ia menutup dengan memastikan bahwa pinjaman tersebut diarahkan sepenuhnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur jalan raya, jembatan, hingga jalan tani bagi petani di daerah perbukitan. (MC-JB)
Politik 2177097348294657048

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

IKLAN

ORGANISASI PROFESI

TRENDING TOPIC