Pelayanan Publik Sejumlah Instansi Terkendala Agenda HUT Kota Ambon ke 441
https://www.malukuchannelonline.com/2016/09/pelayanan-publik-sejumlah-instansi.html
Ambon, Maluku Channel.com Pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan di Kota Ambon terkendala rangkaian kegiatan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 441 ibu kota Provinsi Maluku itu, yang jatuh pada 7 September 2016.
Pantauan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon, Jumat (2/9/2016), sejak pagi hingga siang tidak ada aktivitas pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan di kantor itu.
Pagar kantor itu pun terkunci dan terpasang pengumuman yang menyatakan pelayanan ditiadakan karena kegiatan menjelang HUT Kota Ambon ke-441 tahun yang berpusat di Balai Kota.
Sejumlah masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil Ambon mengaku kecewa karena tidak dapat melakukan pengurusan dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Fachrul, warga Air Salobar, menyatakan kekecewaan karena tidak dapat melakukan pengurusan E-KTP.
"Beta (Saya) tidak tahu kalau hari ini ada kegiatan HUT kota, sehingga tidak ada pelayanan. Yang saya sesalkan kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya agar masyarakat mengetahui dan tidak perlu untuk datang kesini," ujarnya.
Ia menyatakan, pemerintah gencar untuk melakukan proses perekaman data dan pencetakan blanko e-ktp tetapi kenyataan yang terjadi hari ini berbeda, hanya untuk kepentingan HUT kota pelayanan publik ditiadakan.
"Berbagai kegiatan lomba boleh saja digelar, tetapi minimal ada pegawai yang melayani masyarakat, karena kebutuhan masyarakat berbeda-beda, ada yang butuh pengurusan KK dan KTP untuk pekerjaan maupun pengurusan lainnya, jika harus ditunda sampai hari senin kita cukup terkendala," tandasnya.
Sementara itu penjabat Wali Kota Ambon, Frans Johannes Papilaya menyatakan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasanya, tidak ada arahan untuk menunda pelayanan publik.
"Kegiatan telah dilaksanakan sejak pagi yakni jalan santai seluruh pegawai, seharusnya para pegawai yang melakukan pelayanan publik kembali ke kantor untuk melayani masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, kegiatan yang digelar dalam rangka HUT kota Ambon yakni jalan santai seluruh pegawai dan lomba memasak antar pimpinan SKPD kota Ambon dan lomba tenis meja untuk pegawai.
"Saya berharap ke depan para pegawai lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai hanya untuk kepentingan pribadi masyarakat dikorbankan," tandas Frans.
Pada sore hari, sekitar pukul 14.00 WIT, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Din Tuharea, datang ke kantornya yang terletak di kawasan Belakang Soya.
Kepada sejumlah wartawan yang menemuinya, Din menyatakan bahwa pihaknya hanya meniadakan aktivitas hingga siang hari.
"Persiapan HUT (Kota Ambon) itu pagi sampai siang, setelah itu aktivitas tetap jalan," katanya.
Hingga berita ini dibuat pukul 17.00 WIT, kendaraan dinas Din Tuharea masih terparkir di halaman depan kantornya. Sejak siang, ia terlihat melayani beberapa warga yang datang.
Selain aktivitas di kantor Disdukcapil Ambon, di instansi lainnya hanya ada beberapa yang melakukan pelayanan seperti Dinas Pendapatan dan Badan Pelayanan Publik Terpadu (BP2T).
Selain itu aktivitas belajar dan mengajar di sejumlah sekolah dan Puskesmas juga diliburkan.
Pantauan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon, Jumat (2/9/2016), sejak pagi hingga siang tidak ada aktivitas pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan di kantor itu.
Pagar kantor itu pun terkunci dan terpasang pengumuman yang menyatakan pelayanan ditiadakan karena kegiatan menjelang HUT Kota Ambon ke-441 tahun yang berpusat di Balai Kota.
Sejumlah masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil Ambon mengaku kecewa karena tidak dapat melakukan pengurusan dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Fachrul, warga Air Salobar, menyatakan kekecewaan karena tidak dapat melakukan pengurusan E-KTP.
"Beta (Saya) tidak tahu kalau hari ini ada kegiatan HUT kota, sehingga tidak ada pelayanan. Yang saya sesalkan kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya agar masyarakat mengetahui dan tidak perlu untuk datang kesini," ujarnya.
Ia menyatakan, pemerintah gencar untuk melakukan proses perekaman data dan pencetakan blanko e-ktp tetapi kenyataan yang terjadi hari ini berbeda, hanya untuk kepentingan HUT kota pelayanan publik ditiadakan.
"Berbagai kegiatan lomba boleh saja digelar, tetapi minimal ada pegawai yang melayani masyarakat, karena kebutuhan masyarakat berbeda-beda, ada yang butuh pengurusan KK dan KTP untuk pekerjaan maupun pengurusan lainnya, jika harus ditunda sampai hari senin kita cukup terkendala," tandasnya.
Sementara itu penjabat Wali Kota Ambon, Frans Johannes Papilaya menyatakan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasanya, tidak ada arahan untuk menunda pelayanan publik.
"Kegiatan telah dilaksanakan sejak pagi yakni jalan santai seluruh pegawai, seharusnya para pegawai yang melakukan pelayanan publik kembali ke kantor untuk melayani masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, kegiatan yang digelar dalam rangka HUT kota Ambon yakni jalan santai seluruh pegawai dan lomba memasak antar pimpinan SKPD kota Ambon dan lomba tenis meja untuk pegawai.
"Saya berharap ke depan para pegawai lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai hanya untuk kepentingan pribadi masyarakat dikorbankan," tandas Frans.
Pada sore hari, sekitar pukul 14.00 WIT, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Din Tuharea, datang ke kantornya yang terletak di kawasan Belakang Soya.
Kepada sejumlah wartawan yang menemuinya, Din menyatakan bahwa pihaknya hanya meniadakan aktivitas hingga siang hari.
"Persiapan HUT (Kota Ambon) itu pagi sampai siang, setelah itu aktivitas tetap jalan," katanya.
Hingga berita ini dibuat pukul 17.00 WIT, kendaraan dinas Din Tuharea masih terparkir di halaman depan kantornya. Sejak siang, ia terlihat melayani beberapa warga yang datang.
Selain aktivitas di kantor Disdukcapil Ambon, di instansi lainnya hanya ada beberapa yang melakukan pelayanan seperti Dinas Pendapatan dan Badan Pelayanan Publik Terpadu (BP2T).
Selain itu aktivitas belajar dan mengajar di sejumlah sekolah dan Puskesmas juga diliburkan.