Soroti Kebocoran PAD, Dewan Desak Pemerintah Kota Ambon Lakukan Tindakan Nyata
https://www.malukuchannelonline.com/2025/05/soroti-kebocoran-pad-dewan-desak.html
Hal ini disampaikan dalam keterangan resminya kepada awak media usai rapat digedung DPRD Kota Ambon pada, Senin (19/05/2025).
Menurut Upulatu, terbentuknya Panja Evaluasi Pendapatan dan Retribusi merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, serta menjadi solusi konkret atas lemahnya pengelolaan pajak dan retribusi selama ini.
"Selama ini banyak potensi pajak dan retribusi yang bocor karena tidak tergarap secara optimal. Kita ingin perubahan nyata, bukan sekadar evaluasi diatas kertas. Sudah saatnya pemerintah kota bertindak," ungkapnya.
Ia menyoroti ketidaksesuaian antara belanja daerah dan pendapatan riil yang diperoleh. Belanja sering kali didasarkan pada asumsi pendapatan, bukan data aktual, sehingga berisiko terhadap keberlanjutan fiskal daerah.
"Prinsipnya sederhana, belanja harus mengikuti pendapatan yang benar-benar masuk. Jangan sampai kita terjebak dalam pola belanja yang tidak realistis," ujarnya.
Lebih lanjut, Upulatu juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pungutan retribusi dan pelayanan publik. Ia mencontohkan, retribusi dipasar tidak bisa dilakukan jika fasilitas yang menjadi objek retribusi belum tersedia atau difungsikan dengan baik.
"Kalau fasilitas pasar belum siap, pemerintah harus segera menyiapkannya. Tidak adil jika retribusi dipungut tanpa memberikan pelayanan yang layak kepada pedagang," ucapnya.
Dalam tiga bulan masa kerja Panja, Upulatu meminta seluruh OPD pengumpul pendapatan untuk menyajikan data valid, akurat, dan transparan. Hal ini, menurutnya, menjadi dasar penting untuk menghitung potensi PAD secara realistis.
"Kita butuh data konkret. Harus jelas berapa jumlah pedagang di kios, los, maupun pelataran. Mana yang sudah dikenai retribusi dan mana yang belum. Ini bukan hanya soal hitungan angka, tapi soal akuntabilitas," jelasnya.
Upulatu berharap, melalui kerja Panja ini, Pemerintah Kota Ambon tidak hanya mampu meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat, transparan, dan pro rakyat.
"Langkah ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperbaiki. Karena hanya dengan PAD yang kuat, pembangunan Kota Ambon bisa berjalan cepat dan merata," tutupnya. (MCO)
