Pj. Bupati Hadir di Malra Dengan Tujuh Program, Siap Dikerjakan
https://www.malukuchannelonline.com/2023/11/penjabat-bupati-hadir-di-malra-dengan.html
Pejabat Bupati juga mengatakan agenda pemerintahan yang besar dan bersejarah bagi daerah ini yaitu, serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2018-2023 kepada penjabat Bupati Maluku Tenggara.
Untuk itu, sebagai bentuk rasa syukur, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Besar karena atas limpahan rahmat karunianya dan perkenaannya kita dapat melaksanakan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang terhormat ini.
Sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan Gubernur Maluku yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban amanah ini.
"Kepada forum koordinasi pimpinan daerah, Penjabat Sekda dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah pimpinan-pimpinan umat beragama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan menerima serta menyambut kami dalam suasana yang sangat luar biasa," ungkapnya.
Kami menyampaikan terima kasih dan berikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan karya besar yang telah diturunkan pada masa kepemimpinan Pak. Hi. M. Thaher Hanubun dan Pak. Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si telah banyak memberikan kemajuan dalam berbagai sektor dalam pembangunan yang terutama selama kepemimpinan pemerintahan 2018-2023.
"Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kami memiliki kewajiban untuk meneruskan dengan hal-hal positif yang telah dicapai pada masa kepemimpinan pemerintahan sebelumnya dan tentunya harus disesuaikan penyelenggaraan pemerintahan saat ini dan dimasa depan," ujarnya.
Pejabat Bupati juga katakan, arahan Gubernur Maluku pada saat pelantikan Pj. Bupati Maluku Tenggara dan Pj. Walikota Tual berpedoman pada tugas yang telah diamanatkan dalam UU Nomor: 100.2.1.3-4114 tahun 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Maluku Tenggara serta rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024.
Dirinya menambahkan, maka kami telah menetapkan 7 program prioritas penjabat Bupati Maluku Tenggara tahun 2023-2024 sebagai berikut:
Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil program ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia Maluku Tenggara yang selama ini, selama beberapa tahun terakhir ini terus meningkat sehingga diharapkan pada akhir tahun 2024 dapat mencapai angka 6749 sesuai dengan tahun 2024.
Kedua, menurunkan Angka kemiskinan dan spacing program ini merupakan program prioritas nasional yang harus menjadi fokus untuk menyiapkan generasi emas Indonesia terutama generasi emas. Maluku Tenggara tahun 2004 walaupun terus-menerus dan penurunan Angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara masih relatif tinggi yaitu, berada diangka 21 pada Tahun 2022 sementara pada periode 2018 sampai dengan 2023 Kabupaten Maluku Tenggara menjadi daerah dengan WTP yang paling baik dan akan terus kita tingkatkan pada waktu mendatang sehingga pada tahun 2024 dapat kita capai 14%.
Ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan program ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran meningkatkan pendapatan asli daerah kualitas pernyataan pendapat keuangan dan pelaporan kualitas pengawasan dan manajemen kita juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja pada aspek pemerintahan selama periode kepemimpinan 2018-2023 meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tahun 2024 konsistensi antara peningkatan Pendapatan asli daerah yang pada tahun 2020-2023 berada diangka 7% diharapkan meningkat pada tahun 2024 dari aspek kualitas pengawasan kita mendorong peningkatan kualitas dan kapabilitas Apip sementara dari aspek manajemen harapkan pada tahun 2020 kita bisa mencapai injection system dalam tata kelola manajemen ASN pada kategori baik tempat pengendalian inflasi. (DS)
