Pemda Malteng Adakan Musrenbang RKPD Tahun 2024

MASOHI, MALUKUCHANNELONLINE.COM - Bertempat di Baeleo Ir. Soekarno Pandopo Bupati Maluku Tengah (Malteng) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malteng adakan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Malteng Tahun 2024.

Dikesempatan ini pula, Penjabat (Pj) Bupati Malteng, DR. Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech dalam paparannya mengatakan bahwa, guna melengkapi Tahapan atau Proses dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

"Musrenbang RKPD Kabupaten Malteng ini, adalah Kelanjutan Forum Gabungan OPD yang telah dilakukan sebelumnya, merupakan Wadah untuk mempertemukan seluruh Pemangku Kepentingan dalam melakukan Penajaman, Penyelarasan dan Pembobotan serta menyepakati Kebijakan Strategis hingga Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024," ungkap Pj Bupati.

RKPD Tahun 2024 yang akan disusun harus Berpedoman pada RPD, Kebijakan Pembangunan Provinsi dan Kebijakan Pembangunan Nasional, dengan selalu memperhatikan Potensi dan Kondisi Aktual yang terjadi, serta Kemampuan Keuangan Daerah. 

Di Tahun 2024, kita akan menghadapi salah satu Agenda besar di Negara ini sebuah Proses yang melibatkan seluruh Komponen Bangsa, sehingga dalam menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2024 nantinya, disamping meningkatkan Kesiapan kita dalam menghadapi Pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada serentak, harus juga memperhitungkan Agenda dan Proses Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sehingga tidak saling mempengaruhi atau mengganggu.

Pj Bupati menambahkan bahwa, dalam Penyusunan Belanja Daerah Tahun 2024 akan menggunakan Pendekatan Kinerja, untuk Menjamin Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran dengan mendahulukan Alokasi Belanja Operasional terutama Komponen Belanja Pegawai, dan Belanja Transfer kepada Negeri, terutama Belanja yang Bersifat Mandatory Spending. 

"Berbagai Program Pembangunan yang dilakukan telah mampu memberikan Kemajuan di Kabupaten Malteng, setelah Masa Pandemi Covid-19 yang Melanda, yang ditunjukan dengan berbagai Capaian Indikator Makro Ekonomi Daerah pada Tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat menjadi 5 persen atau meningkat sebesar 1,78 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2021," ujar Pj Bupati.

Adapun Tingkat Inflasi dapat dikendalikan pada Tahun 2022 menjadi 3,68 persen. Pembangunan Manusia di Kabupaten Malteng juga telah menunjukan Peningkatan, hal ini tergambar dengan Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Malteng dari 71,35 pada Tahun 2021, menjadi 71,84 pada Tahun 2022.

Sementara tingkat Kemiskinan yang sebelumnya sebesar 19,84 persen, menurun menjadi 17,46 persen pada Tahun 2022, serta Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun menjadi 6,95 persen.

Pj Bupati mengingatkan bahwa, dalam Rangka Mewujudkan Malteng yang semakin Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan maka kita harus melakukan Langkah-langkah Perubahan, melalui Kerja Cepat, Kerja Cerdas, dan Kerja Profesional, dengan Fokus untuk melaksanakan berbagai Program Prioritas Pembangunan pada Tahun 2024, yang meliputi:

- Penguatan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Prinsip Good Governance dan Clean Government.

- Mendorong Terlaksananya One Agency One Innovation, dimana setiap Perangkat Daerah memiliki Minimal satu Inovasi dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Untuk itu, Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan Lounching 140 Inovasi Kabupaten Malteng, yang salah satunya merupakan Program Inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah berupa Gerakan Bulan Bayar atau GEBYAR PBB-P2.

- Menerapkan Nilai-nilai atau Core Value "ASN Berakhlak" yang merupakan Akronim dari ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loval, Adaptif dan Kolaboratif.

- Penyelarasan dan Akselerasi Pembangunan yang didukung Tim Percepatan dari berbagai Pakar.

- Penanganan Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Daerah khusus untuk Penanganan Stunting Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik harus diperkuat dengan meningkatkan Koordinasi dengan Kecamatan dan Negeri atau Kelurahan.

Untuk Penanganan Kemiskinan, perlu dipertegas lagi bahwa, Pemerintah telah Menargetkan Penurunan Kemiskinan Ekstrim menjadi 0 persen pada Tahun 2024, sehingga diperlukan Langkah-langkah yang "Ekstrim" untuk mencapai Target tersebut.

- Memprioritaskan Pembenahan Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah.

- Percepatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat. 

Untuk itu, kepada semua Pimpinan OPD agar Fokus merencanakan Program-program Unggulan, baik yang Bersifat Lintas Bidang dalam satu OPD, maupun Lintas OPD. (MCJ)