Tuasikal Sampaikan LKPJ Dalam Paripurna DPRD Malteng
https://www.malukuchannelonline.com/2017/06/tuasikal-sampaikan-lkpj-dalam-paripurna.html
Ketua DPRD Malteng Ibrahim Ruhunussa saat membuka Paripurna LKPJ mengatakan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Tata Tertib DPRD Malteng maka kewajiban Pemerintah Daerah harus menyampaikan kepada Legislatif terkait LKPJ Bupati Malteng tahun 2016, terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayana kemasyarakatan yang berimplikasi pada anggaran yang di kelolah oleh Pemda baik dari APBD maupun APBN dan dana bantuan Desentralisasi serta dana Dekonsentrasi dalam pembiayaan urusan pemerintahan.
LKPJ yang disampaikan sebagai dasar penilaian DPRD terhadap sejauh mana Laporan Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat malteng.
Bupati Malteng Tuasikal Abua, SH dalam LKPJ-nya mengatakan, LKPJ merupakan kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepada DPRD sebagai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut, DPRD adalah mitra Pemerintah Daerah dengan fungsi sebagai wahana saling berbagi peran dalam menganalisis kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2016.
Hal ini sebagai implementasi tumbuhnya semangat objektivitas dalam potret kinerja Pemda dalam semangat kemitraan, guna melengkapi dan menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini.
"Ada 11 kebijakan Pemda Malteng yang di serap dalam pelaksanaan APBD tahun 2016 oleh Pemerintah Daerah masing-masing; Pendapatan Daerah yang ditetapkan sebesar 1.667.840.111.530 rupiah realisasinya mencapai 1.598.506.441.56 rupiah atau 96,84 persen.
Untuk belanja daerah ucap Tuasikal, mencapai 1.601.980.410.734 rupiah dengan realisasi mencapai 1.491.253.274.423 rupiah atau setara 93,09 persen, dengan penerimaan pembiayaan yang ditetapkan sebesar 83.162.452.000 rupiah dengan realisasi mencapai 91.084.931.966 rupiah pada angka nol (0) rupiah dalam penetapan pembiayaan.
Di bidang urusan kesehatan dialokasikan 122.162.348.852 rupiah dengan realisasi mencapai 78.926.451.582 rupiah atau setara dengan 64,61 persen.
"Anggaran yang dikelola oleh Pemda menurut Tuasikal, akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan, pelayanan rujukan pasien miskin serta peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan masyarakat maupun peningkatan tenaga kesehatan.
Dalam bidang pendidikan dan kesehata akan menunjukkan kinerja yang semakin baik yang tercermin dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dari 68,69 persen tahun 2014 meningkat menjadi 68,85 persen tahun 2015 dengan target tahun 2016 adalah 70,01 persen.
Menurutnya, masalah mendasar lain yang menjadi perhatian Pemda yaitu; mengentaskan masyarakat dari angka kemiskinan yaitu 21,41 persen tahun 2014 menjadi 22,10 persen tahun 2015 dan target tahun 2016 turun menjadi 18,09 persen.
Itu berarti, belanja langsung untuk mengatasi angka kemiskinan sebesar 106.457.654.317 rupiah yang diarahkan pada program perlindungan masyarakat miskin, melalui pemberdayaan masyarakat Usaha Mikro Kecil (UMK) dan menengah, adanya bantuan sosial bagi kelompok usaha masyarakat kurang mampu perbaikan sistem perencanaan dan informasi penanggulangan kemiskinan dengan basis data terpadu. (MC-T)
