Menteri PP & PA Sosialisasi Cegah KDRT & Launching Negeri Layak Anak Kecamatan TNS

Masohi, Maluku Channel.com - Mengawali Kunjungan Kerja di Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung pada 25-26 Mei 2017. Dalam kunjungan kerjanya di TNS, Kabupaten Maluku Tengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) RI, Yohana Susana Yembise mengatakan, Kementerian PP & PA saat ini tengah mencanangkan satu program baru. Program itu yakni program Kabupaten Layak Anak. Wilayah Timur Indonesia menjadi prioritas pembangunan di era pemerintahan Jokowi saat ini.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA), Yohana Yembise melakukan Kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dan Launching Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).  jumat (25/5/2017)

Disaksikan Menteri PP & PA, Yohana Yembise, Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu L Leleury dan istri, Asisten II Setda Provinsi Maluku, Maridcje Lopulalan, Dandim 1502 Masohi, Letkol Inf. Achmat Fikri Dalimunthe beserta Ibu, Kapolres Malteng AKBP. Harley Silalahi SIK, Sekda Malteng, Ibrahim Umarella, Mewakili Kajari Malteng Vikto R Mailoa, Para Asisten Setda Malteng, Kadis PP & PA Provinsi Maluku, seluruh jajaran SKPD Malteng, Ibu. Agustina Erni Deputi Partisipasi Masyarakat dan Rombongan.

"Venetia Ryckerens Danes Deputi Perlindungan Hak Perempuan dan Rombongan, Beni Bernard Arnoldo Ranata Staf Ahli Bagian  Indonesia Timur dan Rombongan, Usman Deputi PHP beserta Rombongan, Camat TNS Wattimena ,dan Segenap Kepala Pemerintahan Negeri (upu latu/Kades) se-Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Mr, dan sekaligus menandatangani komitmen sebagai salah satu bukti nyata untuk bersama-sama mewujudkan gerakan dunia World Fit for Children dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 mendatang yang bertempat di Kantor Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) Kabupaten Maluku Tengah.

Kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) RI, di fokuskan di Desa Layeni, Kecamatan TNS Waipia, Kabupaten Maluku Tengah.

"Untuk mewujudkan KLA, pemerintah dan seluruh stakeholder perlu memperhatikan 24 indikator KLA. Memang tidak mudah, namun saya yakin dengan komitmen yang kuat, kita bisa bersama-sama mewujudkan KLA sebagai salah satu cara menurunkan angka kekerasan, khususnya terhadap anak-anak.

Kementerian PP & PA terus mengembangkan strategi guna melindungi dan memenuhi hak-hak anak Indonesia, diantaranya saat ini kami tengah mengembangkan pendekatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak dan perlindungan di antara anak-anak dan orang dewasa.

Diharapkan melalui Gerakan BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dan Launching KLA ini akan semakin banyak masyarakat yang sadar tentang pentingnya keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak, "jelas Yohana Yembise.

Indonedia timur merupakan prioritas kami. Kami akan mencanangkan Kabupaten layak anak," kata Yohana.

Dikatakan, Pemerintah Kabupaten Malteng membangun satu taman bermain yang dikhususkan bagi anak-anak usia dini. Guna memberikan satu kenyamanan bagi seluruh anak yang ada di daerah itu. Taman bermain anak-anak ini merupakan satu dari sekian banyak program yang di camangkan Kementerian P3A.

Diumumkan, jika nanti akan ada penghargaan bagi kepala daerah baik Gubernur, Wali Kota Dan Bupati. Karena itu ditiap tahunnya setiap daerah akan sering didatangi Menteri dalam rangka mensukseskan program yang dicanangkan pemerintahan Jokowi saat ini.

"Dikabupaten ini harus ada taman kota untuk anak-anak bermain". Setiap tahun akan ada penghargaan untuk Gubernur dan Bupati, oleh karena itu kami para menteri akan sering turun langsung ke lapangan.

Pihaknya tambah, akan sering datang mengunjungi wilayah timur Indonesia. Dia mengakui jika angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, perdagangan perempuan saat ini cukup tinggi .

"Kami akan mensosialisasikan tentang KDRT. Kekerasan kepada anak cukup tinggi dan perdagangan manusia. Perempuan harus diperdayakan, "ucap menteri.

Harus ada pemerataan kepada kaum perempuan. Dan perempuan harus diselamatkan dari tindakan kekerasan dan asusila. Karena itu saat ini Pemerintah telah merancang satu regulasi yang mengatur tentang perlidungan perempuan.

"Kami sudah mengeluarkan peraturan UU No 17 tahun 2016 tentang Perempuan. Kami sedang membuat RUU tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk  UU pernikahan anak, "terangnya.

Sementara untuk anak-anak usia dini perlu di perhatikan secara serius oleh pemerintah daerah, karena tercatat saat ini angka pernikahan dini cukup tinggi.

"Tugas anak-anak hanya satu yaitu sekolah, kreatif dan bermain. Kasus yang terjadi dimana-mana adalah rata-rata pernikahan di bawah umur, "tutupnya

Sementara itu,  Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury mengaku, Kehadiran Menteri Yohana saat ini akan memberikan motivasi lebih bagi Pemda kabupaten b Malteng untuk memperhatikan kaum perempuan dan anak di Kabupaten ini.

"Beberapa kegiatan Mentri yang akan dilaksanakan sampai dengan selesai adalah memberikan pencerahan kepada kami dan anak-anak kami supaya memilik cita-cita untuk membangun Negeri dan Bangsa ini, "tandas Leleury

Leleury mengatakan pihaknya telah berupaya mengimplementasikan kebijakan terkait PP & PA dalam berbagai program daerah dan Kami menyadari pentingnya perempuan dan anak sebagai subjek yang turut serta dalam pembangunan bangsa dan Daerah. (MC-J)