Gubernur Maluku Lantik Empat Kepala Daerah
https://www.malukuchannelonline.com/2017/05/gubernur-maluku-lantik-empat-kepala.html
Empat Kepala Daerah yang dilantik masing-masing: Walikota Ambon Richard Louhenapessy, SH dan Wakil Walikota Syarif Hadller; Bupati Buru I. Umasugi, S.Pi. MM dan Wakil Bupati Amus Besan, SH; Bupati Seram Bagian Barat Drs. Muhammad Yasin Payapo dan Wakil Bupati Timotius Akerina dan Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon, SH. MH dan Wakil Bupati Agustinus Utuwaly, S.Sos, periode 2017-2022.
Pelantikan empat Kepala Daerah di Maluku berdasarkan Surat Keputusan Mendagri RI : Nomor 131.81-3100 tahun 2017 sampai dengan Nomor 132.81-3107 tahun 2017, tanggal 17 Mei 2017 dan Nomor 131.81-3147 tahun 2017 sampai dengan Nomor 132.81-3148 tahun 2017, tanggal 18 Mei 2017.
Gubernur Assagaff percaya dan berharap, empat Kepala Daerah yang dilantik akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggungjawab yang diberikan.
"Atas nama masyarakat Maluku saya merasa bangga dan bahagia atas suksesnya Pilkada yang berjalan dengan aman damai dan tertib, dan inilah sesunguhnya budaya hakekat demokrasi yang harus dijaga,"ucap Assagaff.
Dengan dialek Ambon Gubernur katakan, jika Pilkada di Maluku tertib, aman dan damai, maka jang masalah ditampa laeng bawa di Maluku lalu biking provokasi yang bodoh-bodoh melalui media sosial, itu katong pung musuh samua.
Pelantikan walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati di Maluku sebagai tolok ukur dan kredit point serta pembelajaran, guna memperbaiki kualitas berdemokrasi menuju pelaksanaan Pilkada serentak Nasional serta pelantikan serentak Nasional, Gubernur Walikot Bupati pada tahun 2024 nanti.
Moment seperti ini dirancang secara khusus sehingga tidak saja disaksikan oleh para pejabat, namun dapat disaksikan juga oleh masyarakat luas seperti masyarakat Kota Ambon, SBB, P.Buru, juga masyarakat MTB, karena moment ini sebagai moment perjumpaan.
"Khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati SBB Gubernur minta, segera menyelesaikan sejumlah masalah yang sangat krusial seperti; proses penuntasan kelembagaan perangkat daerah, pengisian jabatan struktural, tatakelola pemerintahan yang amburadul, termasuk berbagai kasus korupsi serta laporan keuangan yang disklemer,"pintanya. (MC)
