Pembangunan Perumahan Belum Jadi Prioritas di Daerah
https://www.malukuchannelonline.com/2016/10/pembangunan-perumahan-belum-jadi.html
"Hal ini belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah," kata Kasrul dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Dinas saat membuka kegiatan Rapat Forum Perencanaan Kota Ambon, di Hotel Everbright, Selasa (25/10/2016).
Dijelaskan, kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis dan melingkupi berbagai bidang, yaitu salah satunya adalah bidang perumahan agar mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.
“Oleh sebab itu dibentuklah Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki fungsi dan peranan sebagai sebuah payung pemersatu stakeholder, sehingga kebijakan-kebijakan dan perencanaan yang dilaksanakan ke depan akan lebih terintegrasi antara satu dengan yang lainnya,” ucapnya.
Dia menambahkan, setelah dibentuknya Pokja PKP Kota Ambon, sesuai dengan SK Wali Kota Nomor 831 tahun 2016 maka langkah kerja selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan pendataan perumahan.
Hal ini perlu dilaksanakan untuk memperoleh data-data yang rigid terkait kebutuhan perumahan dan penyelenggaraan kawasan permukiman itu sendiri.
“Dengan demikian, Pokja dapat menciptakan dan berdayakan segala peluang dan potensi yang sebenarnya kita miliki selama ini guna mempercepat laju pembangunan, khususnya Dekonsentrasi Bidang Perumahan melalui program dan kegiatannya seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan selama ini,” ungkap Kasrul.
Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Hengky Tamtelahittu mengatakan, output yang ingin dicapai dengan dilakukannya Rapat Forum Perencanaan Kota adalah pemahaman dan kesepakatan tentang pentingnya perolehan data perumahan kota, data terkait kondisi dan status perumahan, data IMB, data PBB dan data sambungan air rumah.
Dijelaskan, Forum Perencanaan Kota ini nantinya merupakan langkah dasar untuk menentukan sebuah konsep penanganan dan pengelolaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang ada di Kota Ambon, sehingga nanti dapat memperoleh sebuah solusi dari permasalahan perumahan yang ada di daerah ini.
“Oleh sebab dari itu, kami berharap adanya kerja sama dari semua pihak, baik selaku anggota Pokja PKP Kota Ambon maupun sebagai masyarakat, untuk dapat berpartisipasi dan turut serta dalam mengawal kegiatan dekonsentrasi perumahan,” katanya.
