Kemenhub Serahkan Tiga Unit KMP Ke Pemprov Maluku
https://www.malukuchannelonline.com/2016/07/kemenhub-serahkan-tiga-unit-kmp-ke.html
Penyerahan tiga unit kapal dilakukan Kadis Perhubungan Maluku, Benny Gaspersz diterima Asisten Pemerintah Setda setempat, Angelius Renjaan dan disaksikan Satker Perhubungan Darat Wilayah Maluku Kemenhub, James Mahulette, di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (20/7/2016).
Tiga unit armada yang masing - masing 500 GT itu adalah KMP Marsela dibangun pada 2010 senilai Rp28,16 miliar serta KMP Tanjung Kabat maupun KMP Bobot Masiwang (2012) dibangun 2012 masing - masing senilai Rp28,26 miliar.
KMP Marsela dihibahkan kepada Pemkab Maluku Barat Daya (MBD) dan dioperasikan PT. Kalwedo dengan trayek perintis Ambon - Damer - Kisar - Leti - Moa - Lakor - Sermatang - Tepa - Letwurung - Dawelor - Marsela.
KMP Tanjung kabat dihibahkan kepada Pemkab Buru Selatan dan dioperasikan PD. Bipolo Gidin melayani trayek perintis Galala - Ambalauw - Wamsisi - Namrole - Leksula - Tifu - Nanali.
KMP Bobot Masiwang dihibahkan kepada Pemkab Seram Bagian Timur (SBT) dan dioperasikan PD. Mitra Karya melayani lintas penyeberangan perintis Ambon - Bula - Airnanang - Geser - Gorom - Kesui.
Benny mengemukakan,Kemenhub juga menyerahkan operasional hasil pekerjaan di lingkup Kemenhub tahun anggaran 2015 yakni dermaga penyeberangan Gorom tahap II dan III, Toyando tahap V, Lamerang tahap VI,Wunlah tahap II dan III, Amahai tahap V, Airnanang tahap VII, Teor tahap II dan III, Kesui tahap II dan III serta jazirah Salahutu tahap V.
"Anggaran pembangunan sembilan dermaga penyeberangan ini senilai Rp237,12 miliar bersumber dari APBN dan APBN - P Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub," ujarnya.
Dia mengharapkan penyerahan armada maupun dermaga penyeberangan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di kabupaten Maluku Tengah, SBT, Kepulauan Aru, kota Tual, MTB serta Maluku secara umum.
"Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai merupakan hak mutlak bagi masyarakat pengguna dalam melakukan mobilitas maupun aktivitas setiap hari," kata Benny.
Dia mengakui, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub pada tahun anggaran 2017 sudah menyiapkan anggaran Rp121 miliar.
Fokusnya untuk pembangunan dan pengelolaan prasarana perhubungan darat, lalu lintas perhubungan darat, angkutan dan multimoda serta pembinaan dan pengembangan keselamatan.
"Perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah ketersediaan dan status lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dermaga penyeberangan karena sering menjadi penghambat," tandas Benny.
Sedangkan, Asisten Pemerintah Setda setempat, Angelius Renjaan, mengapresiasi penyerahan armada maupun dermaga penyeberangan karena strategis dalam menghubungkan 11 kabupaten/ kota dengan 1.340 buah pulau.
Apalagi, sekitar 92,4 persen dari wilayah Maluku seluas 712.480 KM2 merupakan laut sehingga strategis dalam menjawab kebutuhan transportasi, baik darat maupun penyeberangan.
