Loading...

Kabupaten Malteng Jadi Rujukan Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

MASOHI, MALUKU CHANNEL - Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku, kini menjadi rujukan nasional dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, meski dihadapkan pada tantangan geografis kepulauan yang kompleks. Keberhasilan tersebut menarik perhatian peserta Post-Course Workshop bertajuk "Governance and Public Policy Making for Subnational Governments" yang melakukan kunjungan belajar ke SD Negeri 216 dan SDN 202 Malteng, Selasa (27/01/2026).

Sebanyak 27 peserta workshop yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Kalimantan Utara, serta wilayah Papua Raya, turut hadir dalam kunjungan tersebut. Perwakilan dari Kemendagri, Bappenas, dan Kemenkeu juga ikut serta dalam rombongan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari program Short Course Australia Awards Indonesia (AAI) serta kemitraan Australia - Indonesia melalui program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Program ini bertujuan memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyusun kebijakan berbasis bukti, meningkatkan koordinasi lintas pemerintahan, serta mendorong inovasi layanan publik, khususnya disektor pendidikan.

Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir, SP, M.AP dalam sambutannya menjelaskan bahwa Malteng memiliki tantangan geografis yang sangat berat. Sekitar 95,8 persen wilayahnya berupa lautan, sementara daratan hanya 4,2 persen yang tersebar di Pulau Seram dan pulau-pulau kecil. Kondisi ini berdampak langsung pada layanan pendidikan dasar.

"Saat ini Kabupaten Malteng memiliki 395 Sekolah Dasar (SD) dan 45 Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang melayani lebih dari 47 ribu siswa, dengan dukungan 4.139 guru. Tantangan utama kami adalah distribusi guru yang belum merata, kualitas pembelajaran yang masih rendah, serta keterbatasan akses teknologi," ungkap Bupati Malteng saat menerima rombongan di SDN 216.

Menurutnya, Pemda menyadari bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Pemda Malteng menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk melalui program kemitraan pendidikan Australia - Indonesia, yakni INOVASI (Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia).

Kolaborasi ini melibatkan berbagai unsur dalam ekosistem pendidikan lokal, seperti Universitas, Kementerian Agama (Kemenag), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), Balai Bahasa, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), serta komunitas masyarakat setempat.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemda Malteng melahirkan sejumlah kebijakan inovatif. Diantaranya adalah perluasan akses digital melalui kerjasama dengan SEAMOLEC dan SEAMEO Qiteb in Science, serta menggandeng penyedia layanan satelit seperti Starlink untuk menghubungkan sekolah-sekolah diwilayah pegunungan dan kepulauan dengan jaringan internet.

Selain itu, Pemda juga mendirikan sekolah baru diwilayah terpencil guna menekan angka putus sekolah, serta mengalokasikan anggaran lebih dari Rp4,5 Miliar untuk pelatihan guru berkelanjutan.

Komitmen peningkatan kualitas guru diperkuat melalui Instruksi Bupati Malteng Nomor 420/04/INS/2025. Instruksi tersebut mewajibkan seluruh guru mengikuti Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) berbasis Kelompok Kerja Guru (KKG) setiap minggu. Kebijakan ini berlaku bagi guru disekolah Negeri, Swasta, maupun Madrasah, sekaligus mendorong pemerataan distribusi guru kewilayah terpencil.

Dampak kebijakan tersebut mulai dirasakan secara nyata. Akses internet satelit kini menjangkau wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Kabupaten Malteng. Sebanyak 30 sekolah terpencil telah terhubung dengan jaringan Starlink, memutus keterisolasian yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

"Kehadiran Starlink mewujudkan hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil selama hampir delapan dekade," Bupati Malteng.

Partisipasi guru dalam program PKB meningkat, budaya belajar disekolah semakin kuat, dan kualitas pembelajaran menunjukkan perbaikan signifikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 - 15 tahun naik dari 99,07 persen pada 2023 menjadi 99,68 persen pada 2024.

Sementara itu, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan juga meningkat, dengan skor literasi siswa SD naik dari 43,51 menjadi 47,13 poin, serta numerasi dari 33,03 menjadi 44,28 poin dalam tiga tahun terakhir.

Pakar pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura (Unpatti), Prof. Dr. Marleny Leasa, menegaskan bahwa literasi, numerasi, dan karakter merupakan fondasi utama pendidikan bermutu. Menurutnya, penguatan ketiga aspek tersebut akan berdampak langsung pada prestasi belajar siswa dan memberikan manfaat sosial ekonomi jangka panjang bagi daerah.

Sementara itu, Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, mengapresiasi transformasi pembelajaran yang ia saksikan langsung di SDN 216. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Australia melalui Program INOVASI bangga dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Malteng.

"Program ini memperkuat ekosistem pendidikan yang melibatkan Pemda, Universitas, Sekolah, dan Masyarakat. Pemerintah Australia akan terus mendukung pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan menyenangkan, termasuk di Kabupaten Malteng," ucap Bupati Malteng.

Salah satu peserta Short Course asal Kalimantan Utara, Dian Suryanata, mengaku terinspirasi oleh langkah-langkah Kabupaten Malteng dalam membangun ekosistem pendidikan yang kuat. Ia berharap praktik baik tersebut dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan pembangunan pendidikan di daerahnya.

"Saya melihat komitmen Kepala Daerah yang luar biasa, didukung implementasi nyata oleh Kepala Dinas (Kadis) dan jajarannya. Inilah yang membuat pendidikan dasar di Kabupaten Malteng terlihat istimewa, bahkan setara dengan praktik pembelajaran diluar negeri," tutup Bupati Malteng. (MC-JB)


Malteng 2866805656664503724

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

ORGANISASI PROFESI

TRENDING TOPIC