Wakili 1.040 Guru Honorer, PGM Indonesia Cabang Malteng Desak DPRD Perjuangkan Nasib Madrasah
https://www.malukuchannelonline.com/2025/11/wakili-1040-guru-honorer-pgm-indonesia.html
Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Cabang Maluku Tengah melakukan audiensi resmi dengan DPRD setempat, membawa sederet aspirasi yang selama ini dirasa terabaikan.
Audiensi yang berlangsung diruang Paripurna DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry M. C. Haurissa, didampingi sejumlah anggota dewan, antara lain Abdul Kadir Pellu, Hasan Alkatiri, Mezac Sitaniapessy, dan Syahbudin Hayoto.
Dari pihak PGM Indonesia hadir Ketua Cabang Maluku Tengah Gaya Rudwan Pattilouw, serta Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Masohi, Abdul Wahid Sanaky, bersama jajaran pengurus dan belasan perwakilan guru honorer madrasah.
Dalam pertemuan tersebut, PGM Indonesia menyampaikan empat pokok aspirasi utama:
1. Mendorong DPRD dan Pemda menetapkan Perda atau Perbup yang mengatur dukungan anggaran bagi guru madrasah swasta non-PNS.
2. Mengalokasikan dana khusus dalam APBD 2026 untuk peningkatan kesejahteraan guru madrasah.
3. Memastikan komitmen DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi hingga ke tingkat pusat.
4. Melibatkan PGM Indonesia dalam forum perencanaan kebijakan pendidikan daerah.
Menurut Gaya Rudwan Pattilouw, perjuangan ini bukan semata soal tunjangan, tetapi tentang pengakuan dan keadilan bagi para pendidik madrasah yang telah lama berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa, namun kerap luput dari perhatian pemerintah daerah.
"Kami datang ke Rumah Rakyat untuk menyampaikan bahwa guru madrasah juga bagian dari anak negeri ini yang berhak mendapat perhatian yang sama. Harapan kami, aspirasi ini tidak berhenti dimeja rapat, tetapi benar-benar diperjuangkan," tegas Pattilouw.
Sementara itu, Abdul Wahid Sanaky menyampaikan bahwa kehadiran mereka mewakili para guru madrasah yang hingga kini masih berstatus honorer. Ia menegaskan bahwa persoalan ini merupakan masalah nasional yang perlu diperjuangkan bersama.
"Kami sudah menyampaikan surat resmi, tapi hari ini kami ingin menjelaskan langsung bahwa perjuangan ini menyangkut keadilan dalam perekrutan P3K. Banyak guru madrasah yang sudah bertahun-tahun mengabdi, tapi belum juga terakomodir dalam regulasi kementerian," ungkapnya.
Ia berharap, DPRD dapat memperjuangkan agar guru madrasah swasta dibawah Kementerian Agama juga mendapat kesempatan dan perhatian yang sama seperti tenaga pendidik dibawah Dinas Pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry M.C. Haurissa, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal tuntutan tersebut meski keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri.
"Hari ini kami tidak bisa memberi kepastian langsung terkait pengangkatan P3K, karena ada tahapan dan kebijakan anggaran yang harus dipatuhi. Namun DPRD berkomitmen membawa aspirasi ini ke Komisi IV sebagai komisi teknis bidang pendidikan," jelas Haurissa.
Ia menegaskan, bahwa DPRD akan memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki.
"Kami akan berjuang sesuai posisi dan kewenangan kami. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan perjuangan ini bisa membuahkan hasil," tutupnya.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu menjadi titik awal perjuangan baru bagi 1.040 guru honorer madrasah di Maluku Tengah sebuah langkah kecil yang diharapkan membawa perubahan besar bagi dunia pendidikan keagamaan di daerah tersebut. (MC-JB)
