Bupati Malteng Gelar Zoom Meeting Bersama Menteri Pendidikan dan Komisi X DPR-RI Bahas Pendidikan di Daerah 3T

MASOHI, MALUKU CHANNEL ONLINE - Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah (Malteng) terus berupaya menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat, termasuk anak-anak diwilayah pegunungan dan kepulauan yang masuk kategori daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Hal ini disampaikan Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir, SP, M.AP dalam Zoom Meeting bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Mu’ti, Ketua Komisi X DPR-RI Hetifah Sjaifudian, Direktur Inovasi Sri Rejeki Widuri, serta Direktur SEAMEO SEAMOLEC Cahya Kusuma Ratih pada, Senin (03/11/2025) dikawasan Ina Marina, Kota Masohi.

Dalam paparannya, Bupati Zulkarnain AA menjelaskan, bahwa Pemda mengusung tiga visi besar yang berkaitan dengan pendidikan, yakni:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehat, dan terampil.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

3. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Menurutnya, tantangan terbesar dalam sektor pendidikan di kabupaten Malteng adalah kondisi geografis yang luas, dengan 95 persen wilayah berupa lautan dan hanya 4 persen wilayah daratan.

"Distribusi guru di daerah 3T belum merata, kualitas pembelajaran belum sesuai kebutuhan, pelatihan guru terbatas, dan akses internet masih sangat minim,” ungkap Bupati.

Ia menambahkan, Pemda harus mencari solusi agar 47.000 pelajar yang tersebar di 395 Sekolah Dasar (SD) dan 45 Madrasah dapat menikmati pendidikan bermutu. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah menghadirkan akses digital melalui jaringan Starlink.

"Sudah ada 30 unit Starlink yang kami salurkan ke sekolah-sekolah di daerah 3T, namun kami masih membutuhkan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat," ucap Bupati.

Sementara itu, Menteri Abdul Mu'ti mengapresiasi inisiatif Pemkab Malteng. Ia menegaskan, bahwa teknologi digital dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan geografis.

"Kami telah membuat kebijakan, bahwa dalam seminggu, satu hari dikhususkan bagi guru untuk belajar dan meningkatkan kompetensi tanpa harus mengajar,” ujar Mu'ti.

Ia juga, mengajak masyarakat agar turut berperan mendukung semangat belajar anak-anak, tidak hanya disekolah tetapi juga dirumah bahkan dikebun.

"Dengan partisipasi semua pihak, kita bisa memberi motivasi besar bagi anak-anak untuk meraih cita-citanya," tambah Mu'ti.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Mu'ti juga menyapa langsung anak-anak sekolah di daerah 3T melalui video Zoom Meeting dan memberikan apresiasi kepada para guru yang tetap berdedikasi meski berada dilokasi yang sulit dijangkau.

Ketua Komisi X DPR-RI, Hetifah Sjaifudian, turut menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen memperjuangkan pemerataan pendidikan di daerah 3T.

"Hasil Panja Pendidikan di Komisi X yang merekomendasikan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk ruang perpustakaan, laboratorium, akses listrik, air bersih, dan internet," kata Sjaifudian.

Pemerintah Pusat (Pempus) dan Daerah harus bekerjasama agar guru non-ASN (Aparatur Sipil Negara) bisa dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau anggaran daerah. Kami juga mendorong sinergi dengan program relawan pendidikan dan lembaga donor.

"Komisi X DPR-RI akan terus berupaya memperkuat alokasi anggaran untuk wilayah kepulauan, daerah 3T, dan wilayah termarginal agar penggunaan anggaran lebih tepat guna dan tepat sasaran," tutup Sjaifudian. (MC-JB)