Halimun Saulatu: Tanpa Peta Rawan, DPRD Nilai BWS Maluku Abaikan Tugas Utama

AMBON, MALUKU CHANNEL ONLINE - Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyoroti Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku yang dinilai abai terhadap tugas utama karena tidak memiliki Peta Rawan Bencana.

Kritik itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Saulatu, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (22/09/2025).

Menurut Saulatu, ketiadaan peta rawan membuat BWS Maluku hanya bergerak secara reaktif, bukan representatif. Kondisi ini juga menunjukkan lemahnya koordinasi antara BWS, Dinas PUPR Provinsi, dan masyarakat dalam penanganan bencana banjir.

“Di Balai Wilayah Sungai Maluku tidak ada Peta Rawan, itu sangat berbahaya. Penanganan bencana jadi parsial, sementara ada titik-titik bencana yang luput dari perhatian,” ujarnya.

Ia mencontohkan bencana di Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, serta Ulahaha, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, yang tidak ditangani BWS dengan alasan bukan tanggung jawab instansi tersebut.

Padahal, lanjut Saulatu, salah satu tugas pokok BWS adalah normalisasi sungai. “Kalau BWS bilang Inamosol dan Teluti bukan tanggung jawab mereka, itu perlu dipertanyakan. Tanpa peta rawan, kerja mereka ibarat kerja buta,” tegasnya.

Saulatu juga mendorong Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) segera diaktifkan untuk memperkuat koordinasi. (MC-JB)