Pemkab Malra Minta BKSDA Maluku Fokus Tangani Kawasan Konservasi di Kei Kecil Barat

MALRA, MALUKU CHANNEL ONLINE - Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun meminta bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku untuk memberikan solusi konkret dalam penanganan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulai Kei Kecil.

Saya ingin menitipkan kepada para pemimpin dan pejabat di pusat, melalui BKSDA Maluku untuk dukungan agar dapat dicarikan solusi konkret sehubungan dengan kawasan konservasi perairan di Kei Kecil," kata Thaher di Langgur, Senin (18/07/2022).

Ia mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan permintaan bantuan tersebut secara langsung pada sosialisasi perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang digelar BKSDA Maluku, di Malra beberapa waktu lalu.

Bupati  menjelaskan bahwa Pulau Kei Kecil bagian barat terdapat sekitar 150.000 hektare kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil, sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi sangat memprihatinkan karena hampir tidak pernah ada aktivitas pengawasan maupun pengelolaan di kawasan konservasi tersebut ujar Bupati.

Kepala BKSDA Maluku Danny H Pattipelaiholy menyatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA Maluku memberikan bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif kepada warga di sekitar kawasan konservasi, agar masyarakat setempat bisa mandiri tanpa harus merusak lingkungan.

Bantuan diberikan kepada tujuh kelompok dari tujuh desa (Ohoi) di Kecamatan Kei Kecil Barat, yakni Ohoi Ohoiren, Ohoidertom, Ohoi Somlain, Ohoi Madwaer, Ohoidertutu, Warbal, dan Ohoi Ur Pulau.

Tujuh Ohoi tersebut berada di kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K).

"Ohoi ini dipilih karena lokasinya berada di kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi karena merupakan habitat dari satwa liar dilindungi, salai satunya adalah Penyu Belimbing.

Bantuan yang diberikan BKSDA Maluku berupa alat-alat pendukung perairan tangkap dan budi daya rumput laut serta alat perkebunan dengan nilai Rp 40 juta untuk setiap kelompok.

"Dirinya berharap melalui bantuan ini, kemandirian masyarakat meningkat melalui peningkatan ekonomi kerakyatan sehingga dapat mendukung dan berkontribusi dalam upaya pelestarian tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi," tutup Danny. (SR)