Pemprov Maluku Raih ISNA 2018
https://www.malukuchannelonline.com/2018/05/pemprov-maluku-raih-isna-2018.html
Kepala Bappeda Pemprov Maluku, Anthonius Sihaloho, dikonfirmasi, Jumat (12/05/2018), mengatakan, penghargaan tersebut dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arief Yahya di Jakarta pada 3 Mei 2018.
Penghargaan ISNA untuk tahun ketiga yang diselenggarakan dengan semangat mengkampanyekan praktek pintar dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia yang dimotori oleh Citiasia Inc.
Dia mengemukakan, penghargaan ISNA 2018 dinilai dengan menggunakan berbagai parameter yang berasal dari data capaian pembangunan kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia sejak 2014 sampai dengan 2017.
"Indeks penilaiannya terkait tata kelola, dampak pembangunan ekonomi, citra daerah, masyarakat yang cerdas, kelayakan hidup dan pengelolaan aspek lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia," ujar Anthonius.
Maluku meraih penghargaan dengan penilaiannya antara lain dari beberapa parameter yakni tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita, jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, pertumbuhan investasi dan penyaluran kredit.
Pencapaian PDRB per kapita trennya meningkat pada 2014 sebesar 19,09 juta rupiah menjadi 22,85 juta rupiah di 2017.
Jumlah pengangguran pada 2016 mengalami penurunan 7,05 persen dibandingkan 2015 yang sebesar 9,93 persen.
Sedangkan pencapaian pertumbuhan ekonomi Maluku tercatat di atas pada 2017 yakni sebesar 5,81 persen, menyusul 2016 sebesar 5,76 persen.
Realisasi investasi Maluku pun pada 2017 untuk PMA sebesar US$ 171.048.200, ternyata lebih tinggi dibandingkan 2016 yang hanya US$102.652.000. Realisasi nilai investasi PMDN pada 2017 sebesar 17,2 miliar.
Begitu pula, tingkat kemiskinan yang pada 2017 sebesar 18,29 persen, menyusul 2016 sebesar 19,18 persen.
"Pemprov Maluku untuk menangani tingkat kemiskinan pada 2018 dan 2019 yang merupakan periode terakhir RPJMD 2014 - 2019, intensif melakukan berbagai upaya melalui program kegiatan dengan kebijakan anggaran yang pro rakyat. Kemiskinan ditangani dari desa melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah di desa tersebut," tandas Anthonius. (MC)
