Sahuburua: Kontribusi Perikanan Maluku Sepertiga Penghasilan Nasional
https://www.malukuchannelonline.com/2018/03/sahuburua-kontribusi-perikanan-maluku.html
AMBON, Malukuchannel.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menyatakan, kontribusi perikanan daerah ini tercatat sepertiga dari penghasilan nasional.
"Bayangkan potensi perikanan Maluku 3,06 juta ton/tahun sehingga memberikan kontribusi sepertiga dari nasional yang mencapai 9 juta ton/tahun," katanya, di Ambon, Senin (19/03/2018).
Hanya saja, potensi perikanan Maluku yang baru dikelola 500.000 ton sehingga kontribusi bagi penghasilan nasional setiap tahun mencapai puluhan triliun rupiah.
"Jadi kontribusi Maluku dari sektor perikanan bagi penghasilan nasional tergolong besar sehingga wajar sekiranya perlu ada perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bagi pengembangan ke depan," ujar Zeth.
Dia menyoroti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional pada 3 Agustus 2010 bersamaan dengan penyelenggaraan Sail Banda.
Selanjutnya, diarahkan Maluku sebagai sentra perikanan nasional sebagai bagian masuk program strategis nasional periode 2018 - 2020.
Program strategis nasional itu disetujui saat Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 21 Februari 2017.
Bahkan, KKP melalui Menteri, Susi Pudjiastuti telah menyetujui mengalokasikan dana Rp1,8 triliun untuk tahun anggaran 2018.
"Dana Rp1,8 triliun ini bagian dari Rp4 triliun yang telah disetujui Menteri Susi untuk mendorong pengelolaan laut Maluku dengan potensi ikan, disamping udang, terumbu karang dan aneka sumber daya hayati lainnya periode 2018 - 2020," ujarnya.
Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dengan melibatkan tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon telah menyusun program mengarahkan daerah ini sebagai sentra perikanan nasional.
"Program maupun kebijakan pemerintah pusat itu belum ditindaklanjuti dengan pengalokasian anggarannya sehingga seringkali dipertanyakan berbagai komponen bangsa di Maluku," tandas Zeth.
Sebelumnya, Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Romelus Far - Far, mengemukakan, daerah ini memiliki potensi sumber daya ikan di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yakni laut Seram mencapai 578.000 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Airbuaya, Namlea, Taniwel, Wahai dan Bula.
Selain itu, WPP laut Banda, mencapai 248.400 ton/tahun dengan wilayah tangkapan Ambon, Leksula, Piru, Banda, Geser, Tual, Wonreli dan Ilwaki.
Begitu pula, WPP Laut Arafura, mencapai 792.100 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Dobo, Aru, Elat dan Saumlaki.
Potensi sumber daya air tawar di Maluku, memiliki luas areal budi daya mencapai 36.251 hektare yang terdiri dari kolam 7.600 hektare, sungai 3.750 hektare, situ/rawa/embung 262,5 hektare, waduk 27,5 hektare serta danau 60 hektare.
Sedangkan, potensi areal budi daya air payau di Maluku dengan luasnya mencapai 191.450 hektare. Komoditas ekonomis yang dapat dikembangkan adalah udang windu dan bandeng, tersebar di Pulau Seram dan Pulau Buru. (MCG)
"Bayangkan potensi perikanan Maluku 3,06 juta ton/tahun sehingga memberikan kontribusi sepertiga dari nasional yang mencapai 9 juta ton/tahun," katanya, di Ambon, Senin (19/03/2018).
Hanya saja, potensi perikanan Maluku yang baru dikelola 500.000 ton sehingga kontribusi bagi penghasilan nasional setiap tahun mencapai puluhan triliun rupiah.
"Jadi kontribusi Maluku dari sektor perikanan bagi penghasilan nasional tergolong besar sehingga wajar sekiranya perlu ada perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bagi pengembangan ke depan," ujar Zeth.
Dia menyoroti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional pada 3 Agustus 2010 bersamaan dengan penyelenggaraan Sail Banda.
Selanjutnya, diarahkan Maluku sebagai sentra perikanan nasional sebagai bagian masuk program strategis nasional periode 2018 - 2020.
Program strategis nasional itu disetujui saat Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 21 Februari 2017.
Bahkan, KKP melalui Menteri, Susi Pudjiastuti telah menyetujui mengalokasikan dana Rp1,8 triliun untuk tahun anggaran 2018.
"Dana Rp1,8 triliun ini bagian dari Rp4 triliun yang telah disetujui Menteri Susi untuk mendorong pengelolaan laut Maluku dengan potensi ikan, disamping udang, terumbu karang dan aneka sumber daya hayati lainnya periode 2018 - 2020," ujarnya.
Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dengan melibatkan tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon telah menyusun program mengarahkan daerah ini sebagai sentra perikanan nasional.
"Program maupun kebijakan pemerintah pusat itu belum ditindaklanjuti dengan pengalokasian anggarannya sehingga seringkali dipertanyakan berbagai komponen bangsa di Maluku," tandas Zeth.
Sebelumnya, Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Romelus Far - Far, mengemukakan, daerah ini memiliki potensi sumber daya ikan di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yakni laut Seram mencapai 578.000 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Airbuaya, Namlea, Taniwel, Wahai dan Bula.
Selain itu, WPP laut Banda, mencapai 248.400 ton/tahun dengan wilayah tangkapan Ambon, Leksula, Piru, Banda, Geser, Tual, Wonreli dan Ilwaki.
Begitu pula, WPP Laut Arafura, mencapai 792.100 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Dobo, Aru, Elat dan Saumlaki.
Potensi sumber daya air tawar di Maluku, memiliki luas areal budi daya mencapai 36.251 hektare yang terdiri dari kolam 7.600 hektare, sungai 3.750 hektare, situ/rawa/embung 262,5 hektare, waduk 27,5 hektare serta danau 60 hektare.
Sedangkan, potensi areal budi daya air payau di Maluku dengan luasnya mencapai 191.450 hektare. Komoditas ekonomis yang dapat dikembangkan adalah udang windu dan bandeng, tersebar di Pulau Seram dan Pulau Buru. (MCG)