Loading...

Kemenhumham Maluku Gelar Deklarasi Janji Kinerja 2018

AMBON, Malukuchannel.com - Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Kemenhumham) Provinsi Maluku menggelar Deklarasi Janji Kinerja tahun 2018, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Negeri Lama Ambon, Senin (08/01/2018).

Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly yang dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenhumham Provinsi Maluku Drs. Supriyadi, meminta agar janji kinerja ini bukan hanya diucapkan semata tetapi harus diimplementasikan sepanjang tahun.

Menurut Menteri Yasonna, tantangan dan hambatan akan selalu ada namun tantang dan hambatan itu jangan dijadikan kendala mewujudkan kepemerintahan yang efektif dan efisien, tetapi jadikan kendala dan hambatan itu sebagai peluang untuk berbuat baik.

Sikap, mental dan perilaku akan menentukan keberhasilan dalam mengatasi hambatan dan tantangan, dan janji kinerja tahun 2018 ini adalah satu cara untuk memotivasi agar bergerak secara serentak, berkinerja untuk Kemenhumham yang lebih baik.

Tahun 2018 akan dilaksanakan Pilkada serentak di Indonesia, untuk itu Menteri meminta segenap jajaran Kemenhumham di seluruh Indonesia untuk melaksanakan beberapa hal antara lain, menjaga netralitas dan bebas dari paham politik.

Selain itu juga tahun ini Indonesia akan menghadapi dua agenda internasional yaitu Asian Games dan IMF World Bank Anual Meetings, sehingga Menteri Yasonna meminta jajaran Kemenkumham, kususnya Dirjen Imigrasi untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lain terkait agenda tersebut.

Menteri Laoly juga meminta agar jajaran Kemenhumham berkinerja melaksanakan reformasi birokrasi, karena sudah menerima rapel tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan kinerja.

Dirinya menginginkan satuan kerja di lingkup Kemenhukham berhasil meraih WBK/WBBM, karena dengan demikian membuktikan kalau Kemenhukham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik.

Kakanwil Kemenhukham Maluku Drs. Supriyadi mengatakan, Kemenhumham Maluku sudah mencanangkan wilayah bebas korupsi, bersih melayani dilingkup Kemenhumham Maluku, yaitu lima unit pelaksana teknis (UPT) telah ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi pada tahun 2017.

Ditambahkan, terkait dengan amanat Menteri Hukum dan HAM RI, maka Kemenhumham Maluku telah melangkah pada jalur yang tepat. untuk itu Supriyadi menghimbau jajarannya untuk memastikan, mempercepat dan mendorong terlaksananya WBBM di wilayah Maluku. (MCG)
Daerah 1403976020456677194

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

IKLAN

ORGANISASI PROFESI

TRENDING TOPIC