Paripurna Khusus DPRD Malteng Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wabup Masa Bhakti 2012-2017

MASOHI, Malukuchannel.com - Sebagai bagian dari amanat konstitusional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Paripuna Khusus DPRD Kabupaten Maluku Tengah, diselenggarakan untuk menutup masa bhakti kepemimpinan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, periode 2012-2017. Rabu (06/09/2017), yang bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Turut hadir: Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Malteng, Wakil Bupati, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kejari Negeri Masohi, Ketua Pengadilan
Negeri Masohi, Para Petinggi TNI-POLRI Wilaya Malteng, Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupatan Malteng.

Pada kesempatan ini pula Bupati Maluku Tengah: Tuasikal Abua,SH Dalam sambutannya menyampaikan, setelah Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Mesa Jabatan atau LKPJ AMJ kepada DPRD. merupakan refleksi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Iima tahun.

"Saya dan Pa. Leleury selaku Bupati dan Wakil Bupah Maluku Tengah dari tahun 2012 hingga tahun 2017 sebagai Visi Pembangunan Daerah, sebagaimana dalam RPJMD Maluku Tengah Tahun 2013-2017 yang meliputi: Membangun masyarakat Maluku Tengah yang lebih sehat cerdad dan profesional, memperkuat perekonomian Maluku Tengah yang berdaya saing, Mewujutkan Maluku Tengah yang rukun, harmonis dan berbudaya, Mewujutkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Mewujutkan pembangunan yang inklusuf, merata dan berkeadilan. "Ungkap Tuasikal.

Tuasikal: menambahkan, Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Masa Bhakti 2013-2017, telah dilaksanakan 11 prioritas pembangunan daerah, yang meliputi Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu merata dan murah, Peningkatan kemampuan SDM dan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek).

Peningkatan Investasi, Daya saing Koperasi-UKM dan Industri serta Menjaga Stabilitas Ekonomi, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Potensi dan Komoditas Unggulan Daerah, Pembangunan infrastruktur dan moda transportasi, infrastruktur energi listrik, air bersih, informasi dan komunikasi, Peningkatan kerukunan antar umat beragama, rasa saling percaya dan menghormati antar warga masyarakat, Penguatan peran nilai-nilai budaya Pela Gandong, Siwalima dan Masohi dalam pembangunan daerah, Peningkatan Tata Kelola daerah yang baik dan
bersih, Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin, Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Pemerataan, Pembangunan dan Pembangunan berkelanjutan.

""Berbagai kegiatan terobosan selama tahun 2013-2017 telah membawa perbaikan di berbagai bidang pembangunan. Di Bidang Ekonomi, telah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sebesar 4,46 persen pada tahun 2013 menjadi 5,89 persen pada tahun 2016 dan diperkirakan mencapai 6,90 persen pada tahun 2017. Di Bidang Kesejahteraan Sosial, telah terjadi Peningkatan lndeks Pembangunan Manusia dari 67,89 pada tahun 2013 menjadi 69,54 pada tahun 2016, dan diperkirakan mencapai 70,20 pada tahun 2017. Di Bidang Infrastruktur, telah terjadi perbaikan dalam berbagai aspek, antara lain meliputi: Peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik dari 35,97 persen pada tahun 2013 menjadi 53,03 persen pada tahun 2016 dan diperkirakan mencapai 59,81 persen pada tahun 2017.

Peningkatan Rasio rumah layak huni dari 76.57 persen pada tahun 2013 menjadi 78,59 persen pada tahun 2016 dan diperkirakan mencapai 79,53 persen pada tahun 2017.

Peningkatan drainase dalam kondisi baik dari 32,62 persen pada tahun 2013 menjadi 75,23 persen pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 78,20 persen, Peningkatan layanan air bersih dari 77,52 persen pada tahun 2013 menjadi 85,65 persen pada tahun 2016. dan diperkirakan mencapai 87,42 persen pada tahun 2017.

Peningkatan layanan penumpang angkutan umum dari 12.000 jiwa pada tahun 2013 menjadi 14.000 jiwa pada tahun 2016 dan diperkirakan mencapai 15.000 jiwa pada tahun 2017.

"Peningkatan penanganan sampah dari 50,24 persen pada tahun 2013 menjadi 76,90 persen pada tahun 2016. Di Bidang Reformasi Birokrasi, menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan kita semakin baik, sebagaimana ditunjukkan oleh membaiknya tata kelola keuangan kita dari Status Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2013 menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecua|ian (WTP) tahun 2016."Tutup Tuasikal. (Mc-J)