Komisi V DPR RI Kunker di Maluku
https://www.malukuchannelonline.com/2017/08/komisi-v-dpr-ri-kunker-di-maluku.html
"Kami sudah melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah provinsi Maluku yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Zeth Sahuburua," kata Ketua Tim Komisi V DPR RI Michael Wattimena, di Ambon, Rabu (02/08/2017).
Menurut Michael, dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa malam, ada solusi cukup sejuk yang diberikan oleh para mitra Komisi V, antara lain Ditjen Perhubungan Laut yang menyumbangkan sembilan kapal berbobot 2.000 GT dan empat kapal berbobot 1.200 GT.
"Selain itu, Ditjen PDT memberikan bantuan embung sebanyak 470 buah dan listrik untuk pengembangan BUMDes-BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang ada di Maluku," katanya.
Embung merupakan waduk berukuran mikro yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan pada musim hujan. Air yang ditampung tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi suplementer untuk budi daya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi pada musim kemarau.
Michael mengatakan, dalam pertemuan juga dibahas berbagai masalah menyangkut bandar udara di Maluku yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian Perhubungan.
"Komisi V tetap mendorong supaya pembangunan yang terkait dengan infrastruktur lebih diperhatikan," katanya.
Michael berpendapat, laut dan udara menjadi prioritas untuk diperhatikan, dan laut tidak boleh dilihat sebagai pemisah tetapi sebaliknya sebagai penghubung antarpulau di Maluku yang memang geografisnya kepulauan.
Ia mengakui anggota Komisi V DPR RI menanggapi baik penjelasan yang disampaikan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah.
"Wagub mengungkapkan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, akses dan konektivitas antarpulau yang terbatas, rendahnya tingkat kemantapan jalan, terbatasnya sarana dan prasarana sumber daya air untuk menunjang ketahanan pangan, terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak, terbatasnya layanan listrik terutama di daerah terpencil, dan belum meratanya pelayanan telekomunikasi.
"Tadi malam teman-teman Komisi V sangat merespon apa yang dijelaskan oleh pak Wagub Maluku sehingga tidak banyak tanya tetapi memberikan solusi dan mitra pun memberikan solusi," ujar Michael.
Disinggung pembangunan flay over dan underpass di Jln Jend. Sudirman, Desa Batu Merah Kota Ambon, Michael mengatakan kendala yang sangat prinsipil adalah pembebasan lahan.
"Pembebasan lahan belum bisa teratasi dan diharapkan ada kearifan masyarakat menerima pembayaran yang ditawarkan, yang bisa dapat kita dorong melalui APBN," katanya.
Dia menyatakan pembebasan lahan untuk kepentingan umum diatur UU, tetapi penerapannya tidak mudah karena proses penanganannya harus sampai tingkat Pengadilan.
"Tetapi kita tidak mau proses pembangunan terkait dengan pembebasan lahan tidak bisa dilakukan. Ada apresial dan kompromi yang dapat dilakukan sehingga pembangunan yang menjadi harapan pemerintah dam masyarakat dapat dilakukan dengan baik," katanya. (Mc-G)
