236 Calon Panwas Ikuti Seleksi Tertulis
https://www.malukuchannelonline.com/2017/07/236-calon-panwas-ikuti-seleksi-tertulis.html
Komisioner Bawaslu Maluku, Abdullah Ely yang dikonfirmasi mengatakan, calon anggota Panwaslu itu menjalani seleksi tertulis di masing-masing ibu kota kabupaten dan kota.
"Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang seleksinya digabungkan karena kedua wilayah itu hanya dibatasi Jembatan Watdek," ujarnya.
Sebanyak 236 calon Panwaslu itu berasal dari Kota Ambon 17 orang, kabupaten Seram Bagian Barat (26), Kabupaten Maluku Tengah (25), Kabupaten Seram Bagian Timur(23), Kabupaten Buru Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 19 orang, Maluku Barat Daya (7), Kabupaten Maluku Tenggara (21), Kota Tual (35) serta Kepulauan Aru sebanyak 16 orang.
Para calon setelah seleksi tertulis dan dinyatakan lolos harus menjalani tahapan wawancara.
"Hasil wawancara akan diseleksi tim seleksi masing-masing enam orang kepada Bawaslu Maluku. Bawaslu nantinya melaksanakan tes kepatutan dan kelayakan untuk memutuskan Panwaslu sembilan kabupaten dan dua kota," kata Abdullah.
Disinggung anggaran pilkada Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual pada 27 Juni 2018, dia menjelaskan, belum jelas karena kedua pemerintah setempat kurang serius memutuskan nilainya.
"Kami sudah dua kali melakukan pertemuan untuk membahas anggaran pengawasan. Namun, baik Pemkab Malra maupun Pemkot Tual terkesan kurang serius soal alokasinya," katanya.
Pengawasan pilkada Malra diusulkan Rp12 miliar, sedangkan Tual Rp7 miliar.
"Jadi hingga saat ini belum ada kejelasan soal alokasi anggaran untuk Pilkada di dua daerah tersebut sehingga dipandang perlu melaporkannya kepada Gubernur Maluku Said Assagaff," ujar Abdullah.
Dia khawatir bila Pemkab Malra maupun Pemkot Tual terlambat memutuskan alokasi anggaran untuk pilkada di dua daerah itu yang waktunya bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wagub Maluku, tahapan pilkada terancam tanpa pengawasan.
"Pangawasan ini bagian penting dari pelaksanaan Pilkada. Namun, bila alokasi anggaran belum jelas, maka mempengaruhi kinerja dari Panwas dua kabupaten tersebut yang sedang diseleksi," kata Abdullah.
Seleksi tertulis, baik Panwas Malra maupun Tual dijadwalkan pada 16 Juli 2017.
Karena itu, dia mengingatkan Bupati Malra, Andreas Rentanubun maupun Wali Kota Tual, Adam Rahayan agar serius menindaklanjuti kebutuhan anggaran pengawasan.
"Khan anggarannya tidak sebesar yang diusulkan untuk Malra Rp12 miliar dan Tual Rp7 miliar karena Pilkada dua daerah itu bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wagub Maluku sehingga pasti sharing dana dengan Pemprov Maluku," kata Abdullah. (Mc-G)
