OJK: Bank Syariah Maret 2017 Tumbuh Positif
https://www.malukuchannelonline.com/2017/06/ojk-bank-syariah-maret-2017-tumbuh.html
Ambon, Maluku Channel.com - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mengatakan pembiayaan Bank Syariah posisi Maret 2017 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 17,71 persen (yoy) atau senilai Rp16,487 miliar, dari Rp93,109 miliar menjadi Rp109.595 miliar dengan rasio Non Performing Finance (NPF) sebesar 4,68 persen.
"Peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Februari 2017 yang tercatat sebesar 14,99 persen (yoy)," kata Bambang, di Ambon, Selasa (30/5/2017).
Menurut dia peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan pada sektor Rumah Tangga. Untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya sebesar 63,33 persen (yoy) atau senilai Rp26,425 miliar menjadi Rp68,151 miliar.
"Sama halnya dengan kinerja diperbankan konvensional, kontribusi pembiayaan konsumtif masih mendominasi (80,87 persen) terhadap seluruh total pembiayaan," ujarnya.
Secara umum, penyaluran kredit di Provinsi Maluku pada posisi Maret 2017 (yoy) tercatat meningkat sebesar 9,93 persen atau senilai Rp97,08 miliar, meningkat dibandingkan posisi bulan Februari 2017 yang tercatat sebesar 9,03 persen (yoy).
"Penyumbang terbesar peningkatan tersebut masih terjadi pada kredit konsumtif yakni sektor rumah tangga. Untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya sebesar Rp434,24 miliar (15,54 persen) dan bukan lapangan usaha lainnya sebesar Rp325,27 miliar (12,45 persen)," katanya.
Namun, kata Bambang, sektor produktif juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar, sebagaimana terjadi pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp29,55 miliar (39,01 persen).
Sedangkan secara nominal, portofolio penyaluran kredit di Provinsi Maluku posisi Maret 2017 masih didominasi oleh sektor rumah tangga dan buka lapangan usaha, kredit konsumtif 69,57 persen, sektor perdagangan besar dan eceran (20,57 persen dan sektor konstruksi 2,38 persen dari total kredit.
Penyaluran kredit UMKM, pada posisi Maret 2017 meningkat sebesar 5,04 persen (yoy) atau sebesar Rp121,72 miliar dari Rp2,41 triliun menjadi Rp2,53 triliun. Ini menunjukkan percepatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM dibandingkan dengan posisi Februari 2017 yang tercatat sebesar 2,64 persen (yoy).
"Untuk penyaluran kredit UMKM ini sebagian besar disalurkan kepada usaha kecil yang mencapai Rp1,08 triliun atau sebesar 43,25 persen dari total kredit UMKM," kata Bambang.
Menurut dia, dari sisi risiko kredit, per posisi Maret 2017 rasion Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah di Maluku sebesar 1,50 persen hampir sama dibandingkan posisi Februari 2017 yang tercatat sebesar 1,49 persen, dan terhitung masih jauh di bawah NPL nasional yang tercatat sebesar 3,11 persen.
"NPL kredit UMKM Maret 2017 tercatat sebesar 3,86 persen, membaik dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,93 persen dan masih berada di bawah NPL kredit UMKM nasional yang tercatat sebesar 4, 39 persen dan NPL indikatif nasional yang maksimal sebesar 5 persen," katanya.
Berdasarkan daerah penyaluran kredit, Kota Ambon masih menduduki peringkat teratas sebesar Rp5,58 triliun, Kabupaten Maluku Tenggara/Kota Tual sebesar Rp1,63 triliun, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) sebesar Rp1,31 triliun.
Sementara pertumbuhan kredit tertinggi masih dipegang oleh Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) 30,42 persen, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) 17,77 persen, dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) 15,39 persen.
"Sama halnya dengan posisi Februari 2017, pertumbuhan kredit yang berada di bawah rata-rata pertumbuhan kredit Provinsi Maluku adalah Kota Ambon sebesar 7,73 persen (yoy) dan Kabupaten Buru sebesar 7,22 persen," kata Bambang. (MC-G)
"Peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Februari 2017 yang tercatat sebesar 14,99 persen (yoy)," kata Bambang, di Ambon, Selasa (30/5/2017).
Menurut dia peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan pada sektor Rumah Tangga. Untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya sebesar 63,33 persen (yoy) atau senilai Rp26,425 miliar menjadi Rp68,151 miliar.
"Sama halnya dengan kinerja diperbankan konvensional, kontribusi pembiayaan konsumtif masih mendominasi (80,87 persen) terhadap seluruh total pembiayaan," ujarnya.
Secara umum, penyaluran kredit di Provinsi Maluku pada posisi Maret 2017 (yoy) tercatat meningkat sebesar 9,93 persen atau senilai Rp97,08 miliar, meningkat dibandingkan posisi bulan Februari 2017 yang tercatat sebesar 9,03 persen (yoy).
"Penyumbang terbesar peningkatan tersebut masih terjadi pada kredit konsumtif yakni sektor rumah tangga. Untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya sebesar Rp434,24 miliar (15,54 persen) dan bukan lapangan usaha lainnya sebesar Rp325,27 miliar (12,45 persen)," katanya.
Namun, kata Bambang, sektor produktif juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar, sebagaimana terjadi pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp29,55 miliar (39,01 persen).
Sedangkan secara nominal, portofolio penyaluran kredit di Provinsi Maluku posisi Maret 2017 masih didominasi oleh sektor rumah tangga dan buka lapangan usaha, kredit konsumtif 69,57 persen, sektor perdagangan besar dan eceran (20,57 persen dan sektor konstruksi 2,38 persen dari total kredit.
Penyaluran kredit UMKM, pada posisi Maret 2017 meningkat sebesar 5,04 persen (yoy) atau sebesar Rp121,72 miliar dari Rp2,41 triliun menjadi Rp2,53 triliun. Ini menunjukkan percepatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM dibandingkan dengan posisi Februari 2017 yang tercatat sebesar 2,64 persen (yoy).
"Untuk penyaluran kredit UMKM ini sebagian besar disalurkan kepada usaha kecil yang mencapai Rp1,08 triliun atau sebesar 43,25 persen dari total kredit UMKM," kata Bambang.
Menurut dia, dari sisi risiko kredit, per posisi Maret 2017 rasion Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah di Maluku sebesar 1,50 persen hampir sama dibandingkan posisi Februari 2017 yang tercatat sebesar 1,49 persen, dan terhitung masih jauh di bawah NPL nasional yang tercatat sebesar 3,11 persen.
"NPL kredit UMKM Maret 2017 tercatat sebesar 3,86 persen, membaik dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,93 persen dan masih berada di bawah NPL kredit UMKM nasional yang tercatat sebesar 4, 39 persen dan NPL indikatif nasional yang maksimal sebesar 5 persen," katanya.
Berdasarkan daerah penyaluran kredit, Kota Ambon masih menduduki peringkat teratas sebesar Rp5,58 triliun, Kabupaten Maluku Tenggara/Kota Tual sebesar Rp1,63 triliun, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) sebesar Rp1,31 triliun.
Sementara pertumbuhan kredit tertinggi masih dipegang oleh Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) 30,42 persen, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) 17,77 persen, dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) 15,39 persen.
"Sama halnya dengan posisi Februari 2017, pertumbuhan kredit yang berada di bawah rata-rata pertumbuhan kredit Provinsi Maluku adalah Kota Ambon sebesar 7,73 persen (yoy) dan Kabupaten Buru sebesar 7,22 persen," kata Bambang. (MC-G)