Delapan Fraksi DPRD Malteng Terima LPJ Bupati Zulkarnain Awat Amir, Pemkab Tegaskan Komitmen Tindaklanjuti Rekomendasi
https://www.malukuchannelonline.com/2026/09/delapan-fraksi-dprd-malteng-terima-lpj.html
Rapat yang digelar diruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Malteng, Rabu (12/08/2026), menjadi bagian penting dalam proses evaluasi sekaligus penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam rapat tersebut, delapan (8) fraksi DPRD Kabupaten Malteng menyampaikan pandangan akhir masing-masing terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025.
Kedelapan fraksi tersebut yakni, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi Gabungan Restorasi Amanat Pembangunan Nasional, serta Fraksi Gabungan Pesona.
Setelah menyampaikan pandangan, catatan, dan sejumlah rekomendasi, seluruh fraksi pada prinsipnya menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Malteng atas pelaksanaan APBD Tahun TA 2025.
Pandangan akhir fraksi tidak hanya menjadi bagian dari proses politik dan legislasi daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
Berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Malteng dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program dan anggaran daerah.
Pemda Malteng menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malteng.
Masukan tersebut dinilai sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan sekaligus kontribusi konstruktif DPRD dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemkab juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi serta catatan strategis yang disampaikan dalam kata akhir fraksi.
Hal ini menjadi bagian dari upaya Pemda untuk terus melakukan pembenahan dan memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi antara Pemda Malteng dan DPRD Malteng pun akan terus diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, serta kemitraan yang konstruktif.
Dengan kolaborasi tersebut, kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah diharapkan semakin tepat sasaran, sementara program pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Malteng.
Pemerintah dan DPRD memiliki tanggungjawab bersama untuk memastikan APBD tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi benar-benar mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan semangat tersebut, Malteng diharapkan terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. (MC-JB)
