Masyarakat Diminta Jangan Bayar di Titik Ilegal, Dewan: Praktik Parkir Liar Harus Diberantas
https://www.malukuchannelonline.com/2025/05/masyarakat-diminta-jangan-bayar-di.html
Menurut Harry, parkir liar dan juru parkir (jukir) ilegal bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga menghambat upaya penataan kota. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Ambon dan Dinas Perhubungan yang telah mempublikasikan titik-titik parkir resmi, namun menilai bahwa kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan.
"Tanpa peran aktif masyarakat, upaya kami tidak akan maksimal. Masyarakat harus berani menolak membayar di titik ilegal. Jangan biarkan praktik ini terus berulang hanya karena dianggap sepele," ungkapnya.
Lebih lanjut, Harry mengungkapkan fakta bahwa para jukir ilegal yang ditertibkan kerap digantikan oleh orang baru hanya dalam hitungan hari. Kondisi ini menunjukkan perlunya tindakan hukum yang lebih tegas, tidak sekadar pembinaan.
"Kami dorong agar para pelanggar tidak hanya dibina, tapi juga diproses pidana. Ini penting untuk memberi efek jerah dan menunjukkan bahwa Ambon serius menata kotanya," tegasnya.
Harry juga mengungkap adanya laporan mengenai oknum-oknum yang diduga membekingi praktik parkir liar dengan mencatut nama instansi atau jabatan. DPRD, katanya, tidak akan tinggal diam dan akan mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu.
"Siapa pun yang terlibat akan ditindak. Tidak ada yang kebal hukum. Kami akan sinergikan langkah ini dengan kepolisian dan kejaksaan," ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Komisi III DPRD berencana melakukan audiensi bersama Kapolda dan Kapolres untuk memperkuat koordinasi dalam pemberantasan pungli, khususnya praktik parkir ilegal.
"Kota ini milik kita bersama. Mari wujudkan Ambon yang tertib, aman, dan nyaman untuk semua," tutupnya.
Dengan dorongan dari legislatif, langkah konkret dari pemerintah, dan dukungan masyarakat, harapan akan Kota Ambon yang lebih tertata kini semakin nyata. (MCO)
