Dokter Spesialis Di Maluku Terbatas
https://www.malukuchannelonline.com/2017/04/dokter-spesialis-di-maluku-terbatas.html
Ambon, Maluku Channel.com - Kadis Kesehatan Maluku, Meikyal Pontoh, mengatakan telah meminta bantuan kepada Kementerian Kesehatan tentang dokter spesialis melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), mengingat terbatasnya tenaga dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di daerah ini.
"Kami meminta bantuan Kementerian Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah ini, khususnya pelayanan kesehatan spesialistik," katanya, di Ambon, Pekan Kemarin.
Program WKDS tujuannya untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di daerah-daerah yang selama ini kesulitan dengan dokter-dokter spesialis.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2017 tentang WKDS dilakukan supaya pemerataan pelayanan kesehatan dokter spesialis dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik yang berada di daerah perkotaan maupun di pedesaan.
Dia menjelaskan, masyarakat di daerah ini masih beranggapan bahwa dokter spesialis seakan-akan hanya ada di ibu kota provinsi, yakni di RSUD Haulussy Ambon, tetapi dengan adanya program WKDS, di semua rumah sakit kabupaten/kota sudah ada dokter spesialis, paling rendah dokter residen.
Dokter residen adalah dokter spesialis yang sedang melaksanakan pendidikan jenjang akhir dan mereka melaksanakan pelayanan spesialis.
Dia mengakui, Maluku kurang diminati oleh dokter-dokter spesialis, karena infrastruktur belum menunjang khusus untuk fasilitas kesehatan, contohnya, di daerah-daerah sangat terpencil atau daerah perbatasan yakni MTB, MBD dan Kepulauan Aru.
"Masalahnya kalau kita merujuk pasien dari daerah-daerah terpencil ke pusat rujukan di RSUD Haulussy Ambon, pada saat evakuasi dengan pesawat membutuhkan biaya besar. Apalagi merujuk pasien dalam posisi tidur, paling kurang ada sembilan tempat duduk yang harus di buka," kata Meikyal.
Padahal, pesawat-pesawat yang masuk ke kabupaten tipe kecil, sehingga menjadi masalah soal sarana transportasi yang kapasitas masih sangat terbatas.
Selain itu, fasilitas kelistrikan, kalau di ibu kota kabupaten rumah sakit maupun Puskesmas semua sudah diterangi listrik 24 jam.
Sedangkan, Puskesmas di pinggiran atau jauh dari ibu kota kabupaten, listrik hanya menyala 12 jam.
"Inilah yang terjadi di Maluku. Padahal di daerah-daerah pinggiran tersebut ada masyarakat di sana yang sangat membutuhkan tenaga kesehatan," ujarnya.
Karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Maluku maupun Pemkab/Pemkot dengan menyiapkan intensif dan fasilitas bagi tenaga kesehatan, tetapi yang mau datang jumlahnya relatif sedikit.
Meikyal berharap program WKS dapat dilaksanakan di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku, sesuai dengan kebutuhan.
Seperti untuk RSUD Karel Satsuitubun, kabupaten Maluku Tenggara tipe C, dibutuhkan masing-masing satu Dokter spesialis Anak, obgin, penyakit dalam, bedah maupun anastesi.
Sedangkan dokter spesialis yang tersedia saat ini, masing-masing satu dokter obgin, bedah, penyakit dalam, paru dan radiologi.
"Kami meminta bantuan Kementerian Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah ini, khususnya pelayanan kesehatan spesialistik," katanya, di Ambon, Pekan Kemarin.
Program WKDS tujuannya untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di daerah-daerah yang selama ini kesulitan dengan dokter-dokter spesialis.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2017 tentang WKDS dilakukan supaya pemerataan pelayanan kesehatan dokter spesialis dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik yang berada di daerah perkotaan maupun di pedesaan.
Dia menjelaskan, masyarakat di daerah ini masih beranggapan bahwa dokter spesialis seakan-akan hanya ada di ibu kota provinsi, yakni di RSUD Haulussy Ambon, tetapi dengan adanya program WKDS, di semua rumah sakit kabupaten/kota sudah ada dokter spesialis, paling rendah dokter residen.
Dokter residen adalah dokter spesialis yang sedang melaksanakan pendidikan jenjang akhir dan mereka melaksanakan pelayanan spesialis.
Dia mengakui, Maluku kurang diminati oleh dokter-dokter spesialis, karena infrastruktur belum menunjang khusus untuk fasilitas kesehatan, contohnya, di daerah-daerah sangat terpencil atau daerah perbatasan yakni MTB, MBD dan Kepulauan Aru.
"Masalahnya kalau kita merujuk pasien dari daerah-daerah terpencil ke pusat rujukan di RSUD Haulussy Ambon, pada saat evakuasi dengan pesawat membutuhkan biaya besar. Apalagi merujuk pasien dalam posisi tidur, paling kurang ada sembilan tempat duduk yang harus di buka," kata Meikyal.
Padahal, pesawat-pesawat yang masuk ke kabupaten tipe kecil, sehingga menjadi masalah soal sarana transportasi yang kapasitas masih sangat terbatas.
Selain itu, fasilitas kelistrikan, kalau di ibu kota kabupaten rumah sakit maupun Puskesmas semua sudah diterangi listrik 24 jam.
Sedangkan, Puskesmas di pinggiran atau jauh dari ibu kota kabupaten, listrik hanya menyala 12 jam.
"Inilah yang terjadi di Maluku. Padahal di daerah-daerah pinggiran tersebut ada masyarakat di sana yang sangat membutuhkan tenaga kesehatan," ujarnya.
Karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Maluku maupun Pemkab/Pemkot dengan menyiapkan intensif dan fasilitas bagi tenaga kesehatan, tetapi yang mau datang jumlahnya relatif sedikit.
Meikyal berharap program WKS dapat dilaksanakan di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku, sesuai dengan kebutuhan.
Seperti untuk RSUD Karel Satsuitubun, kabupaten Maluku Tenggara tipe C, dibutuhkan masing-masing satu Dokter spesialis Anak, obgin, penyakit dalam, bedah maupun anastesi.
Sedangkan dokter spesialis yang tersedia saat ini, masing-masing satu dokter obgin, bedah, penyakit dalam, paru dan radiologi.