Tarif Angkot Jadi Polemik, DPRD Kota Ambon Cari Solusi Untuk Jalur Terdampak Longsor

AMBON, MALUKU CHANNEL ONLINE - Dampak bencana longsor yang terjadi dijalur menuju Negeri Kilang dan Negeri Ema memicu polemik baru dikalangan sopir angkutan kota (angkot) dan masyarakat. Tidak hanya soal infrastruktur yang rusak, kini tarif angkot pun menjadi sumber keresahan, karena jalur yang terputus menghambat operasional angkutan secara penuh.

Menanggapi hal ini, Komisi II DPRD Kota Ambon bersama Dinas Perhubungan menggelar rapat gabungan untuk membahas solusi konkret terhadap ketimpangan tarif yang dirasakan para supir maupun penumpang pada, Kamis (10/07/2025).

Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, dalam rapat tersebut menegaskan bahwa pemerintah kota telah bertindak cepat dengan menurunkan dinas terkait untuk membersihkan jalur yang tertimbun longsor. Namun, kerusakan jalan yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan rute angkot tidak bisa menjangkau seluruh trayek seperti sebelumnya.

"Ini yang membuat tarif menjadi masalah. Supir angkot tidak bisa menarik tarif penuh jika hanya melayani setengah perjalanan. Ini harus kita bahas secara mendalam karena sudah menyangkut kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat," ungkap Tamaela.

Ia juga menekankan komitmen DPRD, khususnya Komisi III, untuk mendampingi pemerintah kota dalam peninjauan lapangan dan mencari solusi jangka pendek dan panjang.

Menambahkan penjelasan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, menjelaskan bahwa tarif angkot ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwali) dan tidak bisa diubah secara sepihak.

"Tarif ditentukan berdasarkan zona dan peta trayek. Karena itu, kami akan mencari pola penyambungan trayek atau pengaturan ulang sistem tarif untuk sementara waktu, misalnya hanya sampai Hatalai. Untuk sisanya bisa menyesuaikan dengan kesepakatan baru yang sudah dirancang," ujar Suitela.

Polemik ini menjadi gambaran nyata bagaimana bencana alam tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu sistem pelayanan publik dan ekonomi masyarakat. Pemerintah dan DPRD pun berkomitmen untuk mencari solusi bersama demi meringankan beban para supir dan menjaga kenyamanan masyarakat pengguna angkutan umum. (MC-OM)