Sisah Utang Pemrov Maluku Ditargetkan Selesai Akhir 2018

Ilustrasi

AMBON, Malukuchannel.com - Utang pihak ketiga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tahun 2017 sekitar Rp.147 milliar ditargetkan akan diselesaikan tahun ini sehingga tidak menjadi beban bagi pemerintahan yang baru di bawah pimpinan pasangan Gubernur-Wagub terpilih Murad Ismail dan Barnabas Orno.

“Untuk utang 2018 kami sudah alokasikan anggaran tersendiri agar dibayarkan dengan prediksi sebelum terjadi pergantian pimpinan posisi utang harus selesai,” kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Maluku, Selasa kemarin (27/11/2018).

Dirinya optimistis karena anggaran sudah tersedia dan itu merupakan komitmen DPRD termasuk partai pendukung sebelum Pak Murad dan Abas masuk pemerintahan.

“Saya sebagai ketua DPD PDI Perjuangan juga mendukung itu agar sebelum mereka masuk menjadi gubernur dan wagub, tidak lagi dibebani dengan pembayaran utang pemprov,” tandasnya.

Wagub Maluku Zeth Sahubrua juga telah menjamin saat peralihan pemerintahan yang baru tidak lagi dibebani dengan utang pemprov terhadap pihak ketiga karena akan diselesaikan.

“Segala sesuatu yang menjadi tanggungjawab kami di akhir periode ini akan diselesaikan sehingga tidak menjadi beban bagi pemerintahan yang baru pada tahun anggaran 2019 nanti,” katanya.

Untuk diketahui, dari total utang pihak ketiga sebesar Rp.147 milliar ini, pemprov sudah melakukan pembayaran secara bertahap dan kini tersisa sekitar Rp28 milliar.

Munculnya utang pemprov ini disebabkan pihak ketiga sudah melakukan kewajibannya mengerjakan proyek-proyek APBD tahun anggaran 2017, namun pemprov belum melakukan pembayaran saat itu karena alasan defisit anggaran yang hampir mencapai Rp.177 milliar.

Defisit terjadi akibat target penerimaan yang diproyeksikan bersumber dari PAD sebesar Rp.98 milliar dari PT Bank Maluku-Malut berupa komponen deviden Rp.50 milliar dan sumbangan pembangunan Rp.48 milliar tidak bisa ditagih. (*)