Ruhunussa, Pimpin Rapat Paripurna Dalam Rangka PRKUP APBD Serta PPAS Perubahan APBD Malteng 2018

Rapat Paripurna

MASOHI, Malukuchannel.com - Rapat Paripuirna Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan (PRKUP) APBD serta Rancangan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018, yang digelar di ruang rapat utama DPRD Maluku Tengah, dipimpin Ketua DPRD Ibrahim Ruhunussa,SH Selasa (25/09/2018) yang bertempat di gedung paripurna DPRD Malteng.

Bupati Maluku Tengah. Hi. Tuasikal Abua,SH dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi perekonomian global akibat tekanan harga minyak yang berimbas terhadap pelemahan rupiah, berpengaruh besar terhadap seluruh kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Tekanan harga minyak yang terus naik serta lemahnya nila tukar rupiah juga disikapi serius oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

"Melalui kebijakannya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sedikit menaikan anggaran pendapatan belanja daerah yang semula dirancang untuk tahun 2018 sebesar Rp.1.360.139.733,- naik menjadi sebesar satu miliar atau Rp.1.361.139.733,-

Tuasikal, menjelaskan bahwa, terjadi kenaikan anggaran satu miliar dalam rancangan APBD perubahan tahun 2018 atau naik sebesar 0,06 persen.

Dari segi pendapatan asli daerah (PAD), sebelumnya ditargetkan 92.018.784 miliar naik menjadi Rp.93.018.784 atau 1.08 persen.

Untuk belanja daerah yang semula dirancang sebesar Rp.1.637.498.903,- mengalami perubahan menjadi Rp.1.684.880.182, atau naik sebesar Rp.47.381.279,- Perubahan belanja daerah disebabkan terjadi pengurangan dan penambahan di beberapa item disesuaikan dengan kebutuhan.

Tuasikal mempredisikan peningkatan ekonomi sebesar 6.95 % tahun 2018 sementara laju inflasi Maluku Tengah diperkirakan sebesar 6.62 persen tahun 2018, hal ini akibat tekanan harga minyak dunia serta pelemahan terhadap nilai rupiah saat ini.

"Dalam rapat tersebut beberapa anggota DPRD juga memberikan catatan penting kepada Bupati soal pemerataan penyaluran bantuan dana desa (DD) yang berasal dari APBD kabupaten Maluku Tengah.

Anggota DPRD, Wahid Laitupa dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar pemerintah daerah dalam kebijakanya tidak tebang pilih dalam menyalurkan bantuan Dana Desa termasuk pengelolaan pembangunan desa. (MCJ)