Bupati Malteng Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2020

Bupati Kab. Maluku Tengah, Hi. Tuasikal Abua,SH

MASOHI, Malukuchannel.com - Bupati Maluku tengah (Malteng) Hi. Tuasikal Abua,SH menyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran yang ada di wilayah pembayaran KPPN Masohi, Selasa (10/12/2019). yang bertempat di Kantor KPPN Masohi.

Berkenaan dengan itu, Bupati Maluku tengah. Tuasikal Abua, dalam sambutannya mengatakan bahwa saya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini, karena selain sebagai wujud menerima tanggung jawab pelaksanaan anggaran sesuai dengan jumlah yang telah dltetapkan Pemerintah Pusat, tetapi yang lebih penting lagi dengan penyerahan DIPA lebih awal, diharapkan hal ini merupakan kemajuan untuk kita melangkah di awal tahun 2020.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, sehingga APBN 2020 memeliki peran yang sangat strategts bagi pemerintah dan untuk secara bertahap mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi lndonesa Maju pada tahun 2045, tepat 700 tahun Indonesa merdeka.

Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal pada tahun anggaran 2020 adalah "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Dimana pokok-pokok kebijakan fiskal 2020 di desain agar mampu menjadi instrumen kebijakan yang dapat memastikan arah percepatan target pembangunan jangka pendek menengah, maupun panjang.

"Dengan demikian, untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, Pemerintah pusat telah mengarahkan lima prioritas di dalam APBN yang di danai sesuai dengan prioritas tersebut antara lain: pembangunan SDM Pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala Regulasi dan Policy, Transformasi Ekonomi dan penyederhanaan Birokrasi," jelasnya.

Tuasikal, menambahkan bahwa dengan semangat dan harapan baru untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan, percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tahun 2020, pada tanggal 14 November 2019 yang lalu bertempat di Istana Negara Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 kepada seluruh Menteri, Gubernur, dan Pimpinan Lembaga Non Kementerian.

Kemudian pada tanggal 2 Desember 2019 lalu, bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Ambon, Bapak Gubernur IRJEN POL (PURN) Drs. Murad Ismail, juga telah menyerahkan DIPA Tahun 2020 kepada seluruh Perwakilan Kementerian, Lembaga di Provinsi Maluku dan seluruh Bupati, Walikota Se-Provinsi Maluku.

"Selanjutnya, di hari ini saya akan menyerahkan DIPA tahun anggaran 2020 kepada saudara-saudara selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ada di wilayah pembayaran KPPN Masohi, sebagai dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah," ungkapnya.

Sesi Foto Bersama

Tuasikal, mengingatkan bahwa pesan Presiden Bapak Ir. Joko Widodo yang perlu kita perhatikan dan laksanakan terkait dengan pelaksanaan APBN tahun 2020 antara Iain: meningkatkan kualitas belanja, spending better bukan spendmg more, Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program priontas, Menciptakan birokrasi yang efisien, melayani dan mampu bekerja secara tim, TKDD di harapkan digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan pembangunan serta pemerataan, menjadikan pekerjaan yang didanai dengan APBN menghasilkan target pertumbuhan ekonomi daerah dan barmanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Melalui kesempatan yang berharga ini, saya akan menyerahkan secara simbolis DIPA tahun 2020 kepada Satker Kementenan/Lembaga. Alokasi APBN untuk swadayah bayar KPPN Masohi tahun 2020 berjumlah Rp.4,877 trilliun (Empat koma Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Trilliun Rupiah) dimana dari jumlah tersebut dialokasikan melalui Satker Kementenan/Lembaga sebesar Rp.1,336 trilliun (Satu koma tiga ratus Ratus tiga Puluh Enam Trilliun Rupiah) yang dialokasikan dalam 96 satuan kerja, transfer ke Daerah sebesar Rp.3,544 trilliun (tiga koma Lima Ratus Empat Puluh Empat Triliun Rupiah).

Terkait dengan itu sebagaimana instruksi Presiden Bapak Ir. Joko Widodo agar setelah DIPA diserahkan, maka seluruh pihak harus bergerak cepat dan melakukan perubahan pola pikir dengan meninggalkan pola-pola lama, serta penggunaaan anggaran bagi para pemangku kepentingan terutama belanja modal.

"Kepada seluruh pimpinan Organisas Perangkat Daerah (OPD) untuk merealisasikan anggaran yang sudah diterima sesuai perencanaan, serta pastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan seperti pengadaan barang jasa, dan lain-lain dapat berjalan sesegera mungkin sejak awal tahun anggaran, dan anggaran tersebut dimanfaatkan secara maksimal melalui program-program pembangunan yang Saudara rencanakan secara efektif ,efisien dan akuntabei, yang nantinya dapat dilihat dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan, seperti dapat meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sehingga arahan Bapak Presiden dapat kita wujudkan secara nyata," harapnya.

Terkait dengan itu, saya mengajak kepada seluruh aparatur pengelolaan keuangan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah agar dalam pengelolaannya dapat diselenggarakan secara amanah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (MCJ)