Defisit Melebar, Saulatu Tekankan Prioritas Pelayanan Publik dan Kenaikan PAD
https://www.malukuchannelonline.com/2025/11/defisit-melebar-saulatu-tekankan.html?m=0
Saulatu mengungkapkan bahwa pendapatan daerah yang pada 2025 mencapai sekitar Rp3,1 triliun diperkirakan turun menjadi Rp2,4 triliun pada 2026. Penurunan signifikan ini, katanya, akan berdampak langsung pada penyesuaian pagu anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Dengan kondisi seperti ini, sekalipun pagu menurun, pelayanan dasar dan pelayanan publik tidak boleh terabaikan. Itu harus jadi prioritas. OPD perlu melakukan reorientasi program," tegasnya.
Ditengah tekanan fiskal, Saulatu menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis yang tidak boleh ditunda. Ia menekankan agar seluruh BUMD, seperti BPDM, Pancakarya, Maluku Energi, dan Dok Wayame benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
"BUMD jangan menjadi beban. Kalau tidak mampu menghasilkan PAD, jangan berharap penyertaan modal. Mereka harus mandiri dan memberi pemasukan," ujarnya.
Menurut Saulatu, meningkatnya belanja daerah yang tidak diimbangi pendapatan memperlebar defisit, sehingga membuka peluang bagi pemerintah provinsi untuk mengambil pinjaman daerah. Namun ia menegaskan bahwa opsi tersebut harus dikaji hati-hati.
"Kalau pun dilakukan pinjaman, kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Proyek yang dibiayai harus bermanfaat nyata dan tidak hanya terfokus pada Dinas PU. Dinas lain seperti kesehatan, kehutanan, pertanian, perikanan, hingga perhubungan juga punya potensi besar," jelasnya.
Ia menekankan bahwa tanpa langkah peningkatan PAD atau pembiayaan melalui pinjaman, pencapaian visi dan misi gubernur akan sulit direalisasikan karena lebarnya selisih antara pendapatan dan belanja.
Tiga Poin Penting dari Saulatu
1. Pelayanan dasar dan pelayanan publik tidak boleh terabaikan meski anggaran menurun.
2. Seluruh sektor harus memaksimalkan potensi peningkatan PAD, terutama dari retribusi yang selama ini lemah.
3. BUMD tidak boleh lagi menjadi beban dan harus memberikan manfaat nyata bagi pendapatan daerah. (MC-JB)
