Banggar DPRD Maluku Rekomendasikan Persoalan PD Panca Karya
https://www.malukuchannelonline.com/2017/08/banggar-dprd-maluku-rekomendasikan.html
"Bidang usaha yang dikembangkan BUMD milik Pemprov Maluku ini memang variatif mulai dari pengelolaan armada Damri hingga Hak Pengusahaan Hutan (HPH), tetapi kontribusi terhadap PAD tidak terealisasi secara baik," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Kamis (03/08/2017).
Rekomendasi Banggar DPRD ini disampaikan Richard saat memimpin rapat kerja dengan tim anggaran Pemprov Maluku dipimpin Sekda Hamim bin Tahir serta para direksi BUMD milik pemda diantaranya PD PK, PT. Bank Maluku-Maluku Utara, serta PT. Dok dan Perkapalan Wayame Ambon.
Dalam rapat tersebut, Direktur PD PK, Afras Pattisahusiwa sempat menjelaskan alasan penurunan penerimaan pendapatan dari sektor usaha jasa kapal feri akibat dioperasikannya Jembatan Merah Putih.
Menurut Richard, PD PK akan mengajukan kredit pengembangan usaha ke PT. BM Malut dan banggar telah rekomendasikan komisi C memediasi penyelesaian masalah kredit PD PK di PT. BM-Malut agar segera mencairkan kredit yang telah diajukan untuk modal usaha.
Badan anggaran juga merekomendasikan agar kesepakatan yang telah dibangun oleh PT. Dok dan Perkapalan Wayame Ambon dan pemerintah daerah dengan penyertaan modal Rp1 miliar bagi pengembangan BUMD dimaksud bisa terealisasi.
Untuk peningkatan usaha PD PK, maka direkomendasikan ke pemda segera agar mobil-mobil dinas milik DPRD dan pemprov dimasukan ke PD PK berkaitan dengan pergantian kode, perbaikan mesin, dan sebagainya.
"Rekomendais PD PK bisa memasukan pembangunan gedung kantor untuk pelayanan yang lebih maksimal bagi kepentingan usaha ke depan, sedangkan PT. BM-Malut diminta untuk meningkatkan kontribusi bagi pelayanan masyarakat di dunia perbankan sehingga target PAD bisa terealisasi," ujarnya.
Khusus untuk masalah sumbangan pembangunan akan dibicarakan secara khusus dengan PT BM yang belum terealisasi, dimana sumbangan Rp54,5 miliar ada perbedaan persepsi antara pemda dan BUMD tersebut sehingga nantinya akan disikapi secara benar oleh badan anggaran bersama fraksi-fraksi di DPRD. (Mc-G)
