Komisi IV DPRD Kabupaten Malteng Soroti Pelayanan RSUD Masohi, Klaim BPJS Jadi Perhatian
https://www.malukuchannelonline.com/2026/08/komisi-iv-dprd-malteng-soroti-pelayanan.html?m=0
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan Rumah Sakit (RS) milik Pemerintah Daerah (Pemda) Malteng mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan sesuai standar kepada masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Malteng, Musriadin Labahawa, mengatakan evaluasi terhadap RSUD Masohi perlu dilakukan secara rutin mengingat RS tersebut merupakan salah satu fasilitas kesehatan utama yang berada dipusat Ibu Kota Kabupaten.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten tidak hanya sebatas menerima laporan, tetapi juga memastikan berbagai persoalan yang ditemukan mendapat tindaklanjut dari pihak manajemen RS.
"Prinsipnya RS terus dievaluasi karena ini RSUD dipusat Ibu Kota Kabupaten, sehingga pendampingan dan pengawasan Komisi perlu komprehensif," ungkapnya, Senin (26/01/2026).
Dalam proses evaluasi, Komisi IV menemukan sejumlah hal yang masih membutuhkan pembenahan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah manajemen pelayanan serta persoalan administrasi dan penyelesaian klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Musriadin, menyebut terdapat klaim BPJS yang dilaporkan belum diselesaikan hingga mencapai empat bulan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian agar tidak mengganggu pengelolaan pelayanan kesehatan di RS.
"Manajemen pelayanan masih perlu mendapat perhatian serius. Soal BPJS juga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius. RSUD perlu melakukan perbaikan," tegasnya.
Selain melakukan evaluasi internal, Komisi IV DPRD Malteng juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun aspirasi terkait pelayanan di RSUD Masohi.
Labahawa, menilai laporan masyarakat penting bagi DPRD Kabupaten untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
"Kami welcome karena saluran yang pas itu ke DPRD. Dari awal kami terus melakukan evaluasi dan mengembalikannya kepada RSUD sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik," ujarnya.
Ia mengatakan, pihak RSUD Masohi telah memberikan tanggapan terhadap sejumlah catatan yang disampaikan Komisi IV dan menyatakan komitmen untuk melakukan pembenahan.
Meski demikian, DPRD tidak ingin berhenti pada penyampaian jawaban secara administratif. Komisi IV berencana turun langsung ke RSUD Masohi untuk melihat perkembangan dan memastikan berbagai catatan tersebut benar-benar ditindaklanjuti.
"Kita akan lakukan kunjungan kesana. Perhatian kepada Pemda juga terus kami lakukan agar fungsi kontrol dan pembinaan terhadap manajemen RSUD berjalan," tutupnya. (Patek)
