Usulan Bupati Malteng Direspons, BWS Turun Tangan Tangani Abrasi Negeri Haya

MASOHI, MALUKU CHANNEL - Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah (Malteng) dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat kembali membuahkan hasil. Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bergerak cepat dengan melakukan survei lapangan dilokasi abrasi pantai Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Senin (13/07/2026).

Informasi tersebut disampaikan melalui siaran pers Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Setda Kabupaten Malteng, Rahmat, SH, M.Si.

Survei dipimpin langsung tim teknis BWS Maluku yang didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Malteng, Hasan Firdausi, serta Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malteng, Syahbudin Hayoto. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi tingkat kerusakan sekaligus menentukan langkah teknis penanganan abrasi yang telah mengancam permukiman warga dan fasilitas umum dikawasan pesisir Negeri Haya.

Pelaksanaan survei tersebut merupakan tindaklanjut atas permintaan langsung Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir, kepada Menteri PU RI, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja Menteri di Banda Neira beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, membahas sejumlah kebutuhan infrastruktur strategis di Kabupaten Malteng. Salah satu usulan yang menjadi perhatian utama adalah penanganan abrasi pantai di Negeri Haya yang terus mengalami pengikisan akibat gelombang laut.

Selain penanganan abrasi di Negeri Haya, Bupati juga mengusulkan rehabilitasi talud disekitar Pelabuhan Banda Neira yang kondisinya membutuhkan perhatian segera. Menurutnya, keberadaan talud yang kokoh sangat penting untuk melindungi masyarakat, menjaga kawasan pelabuhan, sekaligus mendukung kelancaran transportasi laut dan sektor pariwisata yang menjadi andalan Kepulauan Banda.

Menindaklanjuti arahan Menteri PU, BWS Maluku langsung menurunkan tim teknis ke lapangan. Setelah menyelesaikan survei di Negeri Haya, tim kembali ke Ambon dan pada malam harinya bertolak menuju Banda Neira menggunakan KM. Labobar guna melaksanakan survei lanjutan terhadap kondisi talud dikawasan pelabuhan.

Hasil survei awal menunjukkan sekitar 850 meter garis pantai di Negeri Haya membutuhkan pembangunan talud pengaman untuk menahan laju abrasi yang terus menggerus daratan. Penanganan tersebut kini menjadi salah satu prioritas BWS Maluku dan ditargetkan dapat diproses secepatnya pada tahun 2026.

Sebelum pekerjaan fisik dimulai, BWS Maluku akan melaksanakan soil test atau uji kondisi tanah sebagai bagian dari tahapan perencanaan teknis. Berdasarkan hasil investigasi awal, struktur pengaman pantai direncanakan menggunakan konstruksi Concrete Ring (Cincin Beton) yang dinilai sesuai dengan karakteristik pesisir Negeri Haya.

Respons cepat Kementerian PU melalui BWS Maluku mendapat apresiasi karena menunjukkan keseriusan Pemerintah Pusat (Pusat) dalam merespons kebutuhan daerah. Sinergi antara Pemda Malteng, Kementerian PU, dan BWS Maluku diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Kadis PUPR Kabupaten Malteng, Hasan Firdausi, menegaskan bahwa Pemda akan terus mengawal seluruh proses, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan, agar penanganan abrasi di Negeri Haya maupun rehabilitasi talud Pelabuhan Banda Neira dapat segera direalisasikan.

"Kolaborasi ini menjadi bukti, bahwa komunikasi yang baik antara Pemda dan Pempus mampu mempercepat penanganan persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kami akan terus mengawal proses ini hingga pembangunan dapat terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi warga," tutupnya. (MC-JB)